REGIONAL:
- Menkeu Purbaya memastikan iuran BPJS Kesehatan tidak naik tahun depan karena ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya.
- Kenaikan iuran baru akan dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 6,5 persen dan masyarakat lebih mudah mendapat pekerjaan.
- Pemerintah telah menyiapkan Rp 20 triliun untuk pemutihan iuran BPJS dan mendorong efisiensi anggaran melalui teknologi AI serta audit pembelian alat kesehatan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik tahun depan. Hal ini disebabkan lantaran kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih.
"Iuran BPJS, saya bilang gini, ini kan ekonomi baru mau pulih, belum baik. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Menkeu Purbaya menjelaskan kalau ekonomi pulih yang dimaksud yakni dengan pertumbuhan di atas 6 persen. Jika masyarakat sudah mulai mudah mendapatkan pekerjaan, barulah Purbaya ingin menaikkan beban masyarakat seperti iuran BPJS Kesehatan.
"Dalam pengertian tumbuhnya di atas 6% lebih, dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat," kata dia.
"Kalau sekarang belum," lanjut Purbaya.
Namun dirinya tak menutup kemungkinan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan jika pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen.
"Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5 gimana? Artinya masyarakat cukup kuat untuk menanggung bersama dengan pemerintah. Saya pikir untuk sementara belum," pungkasnya.
Sebelumnya Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah menyiapkan Rp 20 triliun untuk pemutihan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan.
"Rp 20 triliun katanya, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan kelihatannya," kata Menkeu Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Namun Purbaya mewanti-wanti pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan. Ia meminta ada pembenahan dalam menggunakan anggaran.
"Saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaanya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin. Terus kalau ada beli alat yang enggak perlu, dibereskan saja," papar dia.
Ia juga menyarankan adanya penggunaan anggaran yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi. Sebab Bendahara Negara baru mengetahui kalau BPJS Kesehatan memiliki sekitar 200 pegawai IT.
Dengan bekal ini, Purbaya menyarankan BPJS Kesehatan memiliki sistem IT berbasis teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Ia yakin penerapan teknologi itu bisa mengurangi beban operasional BPJS Kesehatan.
"Sehingga kalau ada standar yang clear yang dirun oleh sistem IT yang berbasis AI. Sehingga kalau ada kecurangan obatnya apa langsung di detect semua. Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal," imbuhnya.
Purbaya juga mengungkapkan masih adanya inefisiensi BPJS Kesehatan. Ia mencontohkan, ada rumah sakit yang diharuskan memiliki alat ventilator.
Menkeu menilai kalau alat itu dianggap sudah tidak efektif saat ini karena tak ada lagi kasus Covid-19. Hal inilah yang membuat iuran BPJS Kesehatan makin besar.
"Saya minta mereka meng-access alat mana yang harus dibeli dan alat mana yang enggak harus dibeli. Tapi saya bilang access-nya jangan saya, karena saya bukan dokter, jangan mereka juga. Tapi suatu tim yang punya keahlian betul bidang kedokteran dan rumah sakit," jelasnya.
TERPOPULER