REGIONAL:
- Indonesia bakal memperjuangkan tujuh agenda kunci kebijakan iklim dunia.
- Langkah ini menempatkan fokus utama pada isu pendanaan iklim, transfer teknologi, dan implikasi sosio-ekonomi dari transisi energi.
- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pergeseran strategi diplomasi Indonesia dari partisipasi pasif menjadi kepemimpinan substantif.
Suara.com - Delegasi Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil, secara agresif memimpin perundingan dengan memperjuangkan tujuh agenda kunci kebijakan iklim dunia.
Langkah ini menempatkan fokus utama pada isu pendanaan iklim, transfer teknologi, dan implikasi sosio-ekonomi dari transisi energi, yang memiliki dampak langsung pada stabilitas fiskal dan pasar tenaga kerja domestik.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pergeseran strategi diplomasi Indonesia dari partisipasi pasif menjadi kepemimpinan substantif.
"Kami datang untuk berunding. Setiap pasal yang dinegosiasikan akan berdampak pada rakyat dan lingkungan kita," ujar Menteri Hanif dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).
Dari tujuh agenda yang diperjuangkan, empat di antaranya memiliki relevansi ekonomi dan kebijakan yang sangat krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang dan kepulauan.
Berikut adalah empat dari tujuh agenda utama yang diperjuangkan Indonesia, dalam versi yang lebih ringkas:
1. Global Stocktake (GST): Menagih Janji & Tanggung Jawab
Indonesia mendorong evaluasi yang adil terhadap komitmen iklim global. Intinya, menagih negara-negara maju untuk memenuhi tanggung jawab historis mereka dengan meningkatkan pendanaan dan transfer teknologi, bukan hanya sekadar menilai capaian teknis.
2. National Adaptation Plans (NAPs): Benteng Pertahanan dari Dampak Iklim
Sebagai negara kepulauan yang rentan, Indonesia memperjuangkan adanya mekanisme pendanaan yang jelas dan mudah diakses. Tujuannya adalah untuk membiayai proyek-proyek adaptasi konkret di dalam negeri, seperti perlindungan pesisir dan ketahanan pangan.
3. Just Transition (Transisi yang Berkeadilan): Ekonomi Hijau Tanpa PHK
Indonesia memastikan transisi ke ekonomi hijau tidak meninggalkan siapa pun. Fokusnya adalah pada paket kebijakan yang melindungi pekerja di sektor industri lama melalui pelatihan ulang (reskilling) dan penciptaan lapangan kerja hijau baru, sehingga transisi berjalan adil.
4. Global Goal on Adaptation (GGA): Target Adaptasi Global yang Terukur
Indonesia mendesak disepakatinya target adaptasi global yang jelas, sama seperti target mitigasi 1,5°C. Dengan target yang terukur, dunia dapat memobilisasi sumber daya secara lebih efektif untuk membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Keempat agenda ini, bersama tiga agenda teknis lainnya, menjadi fokus utama perjuangan diplomasi Indonesia di COP30.
"Keberhasilan dalam perundingan ini akan menentukan seberapa besar dukungan internasional yang bisa diraih Indonesia untuk menjalankan agenda iklimnya di dalam negeri, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin iklim yang disegani di panggung dunia," pungkas Hanif.
TERPOPULER
