- Menteri Keuangan mengundang 200 pelaku usaha sawit melaporkan kesulitan sebagai klarifikasi pengungkapan penyelundupan CPO oleh Kemenkeu dan Polri.
- Langkah ini bertujuan memastikan industri sawit berjalan sesuai aturan, bukan untuk menakut-nakuti, demi menjaga peran ekonominya.
- Ditjen Pajak mengimbau pembenahan sukarela atas dugaan ketidakpatuhan seperti *under-invoicing* sebelum penegakan hukum dilakukan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ke sekitar 200 pelaku usaha kelapa sawit untuk melaporkan apabila ada kesulitan atau masalah di industri.
Hal ini sekaligus klarifikasi Purbaya soal operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Polri yang berhasil mengungkap penyelundupan produk turunan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah pada awal November 2025 kemarin.
Ia menjelaskan kalau langkah itu bukan ditujukan untuk menakut-nakuti pelaku usaha, melainkan demi memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan," kata Purbaya dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/12/2025).
Menkeu Purbaya menyebut kalau Pemerintah ingin industri kelapa sawit tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia.
"Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” tegas Purbaya.
Sementara itu Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut pengungkapan modus pelanggaran ekspor yang terbaru, DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS.
"Kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” ujar Bimo.
Dirjen Pajak mengklaim Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola industri sawit agar semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta mampu mempertahankan daya saing di pasar global.
“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan negara,” pungkasnya.
TERPOPULER
