Lonjakan Penipuan Digital Jadi Alarm, Standar Keamanan Siber Fintech Diperketat

Suara.com - Meningkatnya risiko kejahatan digital di sektor keuangan mendorong penguatan standar keamanan siber di industri teknologi finansial.

Isu ini kembali mengemuka seiring tingginya laporan penipuan transaksi keuangan sepanjang 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 370 ribu laporan penipuan transaksi keuangan pada periode Januari–November 2025, dengan potensi kerugian mencapai Rp8,2 triliun.

Dari sisi industri, serangan siber juga menjadi tantangan serius bagi penyelenggara fintech.

Berdasarkan Annual Members Survey AFTECH 2024–2025, phishing tercatat sebagai jenis serangan siber paling umum di sektor fintech, dialami oleh 27,12 persen perusahaan.

Temuan tersebut memperlihatkan kebutuhan mendesak akan penguatan tata kelola dan kapasitas keamanan digital.

Dalam konteks tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Penyelenggara Teknologi Finansial di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Kesepakatan ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan siber industri fintech melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir menilai, keamanan siber telah menjadi prasyarat utama dalam menjaga keberlanjutan inovasi keuangan digital sekaligus kepercayaan publik terhadap layanan fintech.

“Melalui kerja sama strategis dengan BSSN, AFTECH ingin memastikan anggota memiliki kapasitas keamanan siber yang selaras dengan standar nasional. Ini merupakan langkah konkret untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan inovasi fintech tumbuh secara bertanggung jawab,” ujar Pandu kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut juga dibarengi dengan peluncuran Pedoman Keamanan Siber AFTECH. Dokumen ini mengatur aspek teknis keamanan siber, mulai dari pencegahan, deteksi, respons, hingga penanganan insiden internal di lingkungan perusahaan fintech.

Pedoman tersebut disusun oleh Departemen Keamanan Siber AFTECH di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum I Bidang Regulatory & Compliance, Marshall Pribadi, bekerja sama dengan BSSN serta Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC.

Panduan ini menjadi tindak lanjut dari pengesahan Kode Etik Terintegrasi AFTECH 2025 yang menempatkan keamanan siber sebagai salah satu prinsip utama.

Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menyampaikan, penguatan keamanan siber memerlukan kolaborasi lintas otoritas dan industri.

Menurutnya, perlindungan sistem keuangan nasional tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Keamanan siber tidak bisa dikerjakan sendiri. Kolaborasi lintas otoritas dan industri adalah kunci agar sistem keuangan nasional terlindungi dari ancaman siber, termasuk scam dan kejahatan digital berbasis teknologi,” ucap Nugroho.

Ia menambahkan, kerja sama dengan AFTECH menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BSSN setelah sebelumnya menjalin sinergi dengan OJK, PPATK, pelaku industri, hingga pemerintah daerah.

“BSSN menyambut baik kerja sama ini sebagai upaya memperkuat kapasitas keamanan siber penyelenggara teknologi finansial," ungkapnya.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama lima tahun dan mencakup sejumlah ruang lingkup, antara lain penyusunan kebijakan dan standar keamanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengamanan infrastruktur informasi, penanganan insiden siber, hingga pertukaran data dan informasi ancaman siber.

Ke depan, AFTECH dan BSSN juga berencana mengembangkan program lanjutan berupa pelatihan, sertifikasi, serta simulasi penanganan insiden.