Infografis
- Luhut bantah keras afiliasi di TPL; Jubir tegaskan kepatuhan etika & transparansi pejabat.
- WALHI tuding TPL penyebab banjir Sumut akibat alih fungsi lahan hutan di Batang Toru.
- Isu operasional TPL tutup jadi sorotan; publik diminta waspada disinformasi di ruang digital.
Suara.com - Nama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, kembali mencuat dan menjadi pusaran isu miring menyusul kabar goyangnya operasional PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL).
Dengan nada tegas, pihak Luhut membantah keras segala tuduhan yang menyebut dirinya memiliki afiliasi atau keterlibatan dalam perusahaan produsen bubur kertas tersebut.
Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyatakan bahwa spekulasi yang mengaitkan Luhut dengan TPL adalah informasi yang keliru dan tidak berdasar.
"Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari," tegas Jodi dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).
Jodi menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, Luhut secara konsisten mematuhi ketentuan perundang-undangan, terutama terkait transparansi dan pengelolaan potensi konflik kepentingan. Ia pun meminta publik untuk tidak mudah termakan disinformasi di ruang digital.
"Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru. Beliau juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta," tambah Jodi.
Sorotan terhadap PT Toba Pulp Lestari menguat setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melemparkan kritik tajam. TPL dituding melakukan alih fungsi lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di kawasan Batang Toru.
Aktivitas tersebut dinilai menjadi faktor utama pemicu bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Pulau Sumatera belakangan ini. Wilayah yang paling terdampak imbas rusaknya ekosistem di Batang Toru meliputi Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga dan Tapanuli Selatan (Tapsel)
Bagi para pegiat lingkungan, operasional TPL dianggap mengancam keberlanjutan ekosistem lokal. Di sisi lain, isu penutupan operasional perusahaan ini menjadi perhatian serius pelaku ekonomi karena dampaknya terhadap industri pulp dan kertas nasional serta penyerapan tenaga kerja di wilayah Sumatera Utara.
Baca Juga: Rp17 Miliar Terkumpul, Musisi Indonesia Peduli bagi Korban Bencana
