PPN Buka Suara Soal Rencana Pemerintah Stop Impor Solar pada 2026

Suara.com - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memberikan tanggapannya terkait rencana pemerintah yang akan mendorong operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta membeli solar yang dihasilkan dari produksi dalam negeri. 

Dorongan itu muncul seiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor solar pada 2026. 

Corporate Secretary PPN, Roberth MV Dumatubun, mengungkap sejauh ini mereka masih berpegang pada arahan yang ditetapkan Kementerian ESDM. 

Namun, ditekannya, jika SPBU swasta ingin membeli BBM dari PPN, pihaknya siap memberikan pelayanan. 

"Sampai dengan 31 Desember, kita masih berpegang terhadap arahannya Menteri ESDM.  Seandainya SPBU swasta itu ingin melakukan pembelian, maka akan kami layani," kata Roberth di Jakarta dikutip pada Selasa (23/12/2025). 

Nah untuk di 2026 itu pasti balik lagi, dia menambahkan, perusahaan menunggu arahan dari pemerintah ya. 

"Apakah kemudian kebijakannya pemerintah seperti apa," imbuhnya.

Robert menekankan, PPN merupakan badan usaha yang memiliki level yang sama dengan badan usaha swasta. 

Sehingga ditegaskannya, ketika ada kebijakan dari pemerintah, PPN akan menjalankannya. 

"Karena PPN dengan SPBU swasta itu levelnya sama. Sama-sama badan usaha, sama-sama operator. Nah regulatornya itu ada di pemerintah," ujar Roberth. 

Menurutnya, pada saat kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan, apapun itu terutama terkait dengan Pertamina, pasti akan mengikuti kebijakannya dari regulator.

Untuk diketahui, rencana penghentian impor solar pada 2026 telah disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, seiring beroperasinya proyek refinery development master plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, serta program mandatori biodiesel 50 (B50). 

Biodiesel B50 mulai dijalankan pada semester II 2026. 

Oleh karena itu, apabila badan usaha pengelola SPBU swasta ingin membeli solar, maka bisa membeli dari kilang dalam negeri. 

"Yang dimaksud dengan penghentian impor itu, ya, termasuk SPBU swasta. Jadi, seperti itu pemahaman dari stop impor. Swasta pun harus beli dari dalam negeri, ini saya bicaranya (solar) CN 48 ya," kata  Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman pada Jumat (19/12/2025) lalu. 

Selain menghentikan impor solar pada 2026, Laode juga membuka opsi Indonesia mengekspor solar. 

Untuk mengekspor, lanjutnya, Indonesia perlu menyiapkan produk kilang yang berstandar internasional. 

Apabila produk kilang yang dijual sudah berstandar internasional, Laode meyakini akan lebih mudah untuk menjualnya di pasar luar negeri. 

"Solar CN 51 itu lebih mudah untuk kita ekspor. CN 48 kan standarnya masih Euro 4, dengan kandungan sulfurnya masih tinggi, di atas 2000 ppm, jadi sulit (untuk diekspor)," kata Laode.