- Menteri ESDM Bahlil menyatakan target *lifting* migas APBN 2025 tercapai rata-rata 605 ribu barel per hari.
- Pencapaian target migas tersebut didukung EOR, *horizontal drilling*, dan legalisasi 45 ribu sumur rakyat.
- Pemerintah berkomitmen menindak tegas IUP bermasalah dan memprioritaskan manfaat tambang bagi masyarakat lokal.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa target lifting minyak dan gas bumi dalam APBN 2025 telah tercapai dengan rata-rata 605 ribu barel per hari.
Bahlil juga menyebut pencapaian itu mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 yang tercatat di angka 580 ribu barel per hari.
"Alhamdulillah di tahun ini, itu atas arahan Bapak Presiden memberikan ruang kepada kami dan SKK untuk mencari terobosan-terobosan untuk bagaimana target lifting kita bisa tercapai," kata Bahlil lewat keterangannya pada Rabu (31/12/2025).
Target APBN itu dapat terealisasi dengan memanfaatkan sejumlah teknologi, termasuk Enhanced Oil Recovery (EOR) hingga horizontal drilling di lapangan eksisting. Kemudian reaktivasi sumur-sumur idle juga dilakukan.
Pemerintah juga mendorong percepatan eksplorasi potensi migas, terutama di Indonesia Timur, melalui skema kerja sama dan insentif yang lebih menarik.
Selain itu, lifting minyak nasional disebut Bahlil akan mendapatkan produksi tambahan dari sumur minyak rakyat.
![Ilustrasi pengeboran minyak. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2016/03/02/o_1acqap4hosj01a7s1taqgpe4gda.jpg)
Tercatat Kementerian ESDM telah melegalkan 45 ribu sumur rakyat dengan potensi produksi mencapai sekitar 10 ribu barel per hari, sekaligus menciptakan 225 ribu lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Di sektor mineral dan batubara, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, termasuk yang tidak menyelesaikan kewajibannya kepada negara.
Bahlil menekankan, pertambangan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Jadi kalau ditata baik, pendapatan negara baik, bisa dapat penghasilan, maka uang itu juga bisa dipakai untuk pembangunan daerah. Bisa untuk makanan bergizi, bisa untuk kesehatan, bisa untuk pendidikan, bisa untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Ke depan, kata Bahlil, pengelolaan tambang akan memprioritaskan aspek keberlanjutan lingkungan.
"Pemerintah berkomitmen mengawasi operasional tambang agar tetap patuh pada aturan, termasuk dalam hal pemberdayaan warga lokal, sehingga kehadiran tambang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar," pungkasnya.
TERPOPULER
