Menkeu Purbaya Balas Ramalan Bank Dunia

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik pedas terhadap Bank Dunia (Bank Dunia) terkait proyeksi ekonomi Indonesia.

Purbaya meminta masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah ramalan lembaga internasional tersebut karena rekam jejaknya yang diukur sering tidak akurat.

Sentilan ini menanggapi laporan terbaru Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025 yang memperkirakan adanya tren pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hingga tahun 2027 yang diprediksi menyentuh angka 2.9%.

“Jadi saya suruh nanggapi Bank Dunia? Ya suka-suka dia, dia prediksi boleh, nggak prediksi juga nggak apa-apa, tapi kan selama ini juga sering meleset,” ujar Purbaya nada dengan santai namun menohok dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Purbaya menegaskan, besarnya defisit APBN bukanlah harga mati yang ditentukan oleh ramalan asing, melainkan hasil dari keahlian pemerintah dalam mengelola belanja dan menggenjot pendapatan.

Transformasi digital yang menjagokan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai kunci menjaga kesehatan fiskal. Salah satu jagoannya adalah implementasi Kecerdasan Buatan (AI).

“Bea Cukai sudah saya tunjukkan bahwa kita sudah menerapkan AI di lapangan dan harusnya ke depan akan terus membaik. Dari perbaikan AI saja kita bisa mendapat minimal Rp 1 triliun. Harusnya kebocoran akan berkurang secara signifikan,” tegasnya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini menilai ramalan Bank Dunia hanya akan terjadi jika pemerintah mengambil tindakan. Namun, dengan kendali belanja yang ketat, ia optimis angka defisit akan tetap aman.

"Artinya bisa saja melebar, bisa saja enggak, tergantung kebutuhan kita. Tapi saya yakin kita akan mengendalikan di level yang masih berkesinambungan. Jadi jangan usah terlalu khawatir," imbuhnya.

Sebagai informasi, Bank Dunia memproyeksikan APBN 2025 & 2026 akan berada di angka 2.8% dan pada 2027 melebar ke angka 2.9%.

Meski meramal kenaikan, angka tersebut sebenarnya masih berada di bawah ambang batas aman yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 3%.