Bea Keluar Batu Bara 1 Januari 2026 Belum Berlaku, Purbaya-Bahlil Masih Godok PMK

Suara.com - Pemerintah secara resmi belum memberlakukan pungutan bea keluar ekspor batu bara meskipun target awal penerapannya ditetapkan pada 1 Januari 2026.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa regulasi teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Proses penyusunan aturan tersebut tengah dikonsolidasikan secara intensif antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Yuliot menyebut bahwa penentuan besaran tarif nantinya akan sangat bergantung pada dinamika harga komoditas global.

"Ini berdasarkan tren harga kan terjadi penurunan juga. Jadi dari Kementerian ESDM dan juga Kementerian Keuangan itu bagaimana penyusunan PMK-nya. Peraturan Menteri Keuangannya itu juga lagi diselesaikan," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Rencana pengenaan bea keluar ini merupakan respons terhadap kegelisahan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait dampak UU Cipta Kerja pada sektor pertambangan. Menkeu Purbaya menyebut skema restitusi pajak yang berlaku saat ini justru membuat pendapatan bersih (net) negara dari sektor batu bara menjadi negatif.

"Dia bayar pajak, royalti segala macam, tapi ditarik di restitusi. Saya dapatnya negatif. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batu bara yang sudah pada kaya itu. Menurut Anda, wajar enggak?" tegas Purbaya dalam konferensi pers sebelumnya (31/12/2025).

Menkeu menekankan bahwa kekayaan alam sesuai Pasal 33 UUD 1945 haruslah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selisih dari bea keluar ekspor tersebut nantinya direncanakan untuk mendanai program sosial, seperti penanganan bencana di Aceh hingga sektor pendidikan.

Meskipun pengusaha mendesak agar kebijakan ini mempertimbangkan tren harga yang sedang turun, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha, negara, dan rakyat.

Yuliot belum bersedia membocorkan besaran tarif yang akan dikenakan. Namun, pihak ESDM memastikan akan segera melakukan koordinasi lanjutan dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) untuk memastikan kapan aturan ini sah diberlakukan.

"Nanti bagaimana tren perkembangan harganya. Saya cek dengan Dirjen Minerba sudah sampai mana pembahasannya," pungkas Yuliot.