Serapan KIPK 2025 Jeblok, Menperin Janji Bereskan Kendala Biar Padat Karya Jalan di 2026

Suara.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap rendahnya realisasi penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sepanjang 2025. Padahal, program tersebut disiapkan untuk memperkuat daya saing dan produktivitas industri, terutama industri kecil berbasis padat karya.

Agus menjelaskan, KIPK dirancang dalam bentuk subsidi bunga kredit bagi pelaku industri yang melakukan pembelian mesin produksi melalui skema kredit investasi maupun kombinasi kredit investasi dan kredit modal kerja.

"Program ini dilaksanakan melalui pemberian subsidi bunga kredit bagi para pelaku industri yang melakukan pembelian mesin, pembelian mesin produksi melalui skema kredit investasi atau kombinasi kredit investasi dan kredit modal kerja," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (26/1/2026).

Dalam skema KIPK, pembiayaan diberikan dengan plafon Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Pemerintah juga menyiapkan subsidi bunga sebesar 5 persen per tahun.

"Pembiayaan diberikan dengan plafon di atas 500 sampai 1 Miliar, 500 sampai 10 Miliar Rupiah, disertai subsidi bunga sebesar 5% per tahun," ujarnya.

Agus menyebut, suku bunga yang dibebankan kepada debitur merupakan selisih antara bunga bank dan subsidi pemerintah. Sementara jangka waktu pembiayaan dapat mencapai 8 tahun, termasuk kemungkinan suplesi, perpanjangan, hingga restrukturisasi.

Program ini menyasar industri padat karya pada sektor makanan minuman, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan alas kaki, hingga mainan anak. Agus menyebut program ini mencakup 157 KBLI.

"Skema ini menyasar industri padat karya, industri kecil berbasis padat karya untuk sektor-sektor makanan minuman, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan alas kaki, serta mainan anak. Dan ini mencakup 157 KBLI," kata Agus.

Meski sudah di-kick off sejak tahun lalu, Agus mengakui penyaluran KIPK 2025 masih menghadapi banyak persoalan. Hingga Desember 2025, plafon pembiayaan KIPK yang disiapkan sebesar Rp787 miliar, namun realisasinya baru Rp16,45 miliar.

"Realizasiny atau realisasi penyalurannya baru 16,45 Miliar atau 2,09%," ucapnya.
Tak hanya itu, realisasi anggaran subsidi bunga KIPK juga sangat rendah. Agus menyebut anggaran subsidi bunga tahun 2025 sebesar Rp4,9 miliar baru terealisasi Rp13,67 juta.

"Sementara itu anggaran subsidi bunga tahun 2025 sebesar 4,9 Miliar baru terealisasi 13,67 juta atau 0,27 persen," ujarnya.

Agus menjelaskan, rendahnya realisasi KIPK dipengaruhi kendala teknis dan kelembagaan. Salah satunya belum tuntasnya finalisasi petunjuk pelaksana di internal bank penyalur.

"Antara lain, belum tuntasnya finalisasi petunjuk pelaksana di internal bank penyalur," kata Agus.

Selain itu, perjanjian kerja sama antara bank penyalur dengan lembaga penjamin dan asuransi KIPK juga belum selesai. Kendala lain terkait kesepakatan porsi imbal jasa penjaminan.

"Belum selesainya perjanjian kerja sama antara bank penyalur dengan lembaga penjamin dan asuransi KIPK terkait, kesepakatan porsi imbal jasa penjaminan," jelasnya.
Agus menambahkan, integrasi sistem host to host perbankan dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) juga belum tuntas. Ditambah keterbatasan sosialisasi program hingga tingkat cabang.

"Kendalanya keterbatasan sosialisasi program hingga tingkat cabang," ucapnya.

Kendala lainnya, belum tersedianya fitur refinancing dalam sistem SIKP. Namun Agus memastikan sebagian besar persoalan itu sudah mulai diselesaikan.

"Namun dapat kami laporkan insyaallah kendala-kendala yang tadi kami laporkan kepada Komisi VII, insyaallah kita bisa sudah bisa selesaikan sebagian besarnya," ujarnya.

Untuk tahun 2026, Agus menyebut program KIPK mendapatkan plafon sebesar Rp549,51 miliar. Nilai tersebut turun dibandingkan plafon tahun 2025 yang sebesar Rp787 miliar.

"Pada tahun 2026, program KIPK mendapatkan plafon sebesar 549,51 Miliar. Tentu ini menurun dibandingkan tahun lalu," kata Agus.

Penetapan plafon 2026 disusun berdasarkan Rencana Target Penyaluran (RTP) yang diajukan bank penyalur. Pemerintah juga mempertimbangkan carry over subsidi bunga tahun 2025 serta penambahan buffer 25 persen.

"Penetapan plafon 2026 ini disusun berdasarkan RTP atau Rencana Target Penyaluran yang diajukan oleh bank penyalur dengan mempertimbangkan carry over subsidi bunga pada tahun 2025, serta penambahan buffer sebesar 25%," jelasnya.

Untuk mendukung realisasi pembiayaan, kebutuhan subsidi bunga KIPK pada 2026 diperkirakan minimal Rp15 miliar.

"Kebutuhan subsidi bunga KIPK pada tahun 2026 diperkirakan sebesar minimal 15 Miliar guna memastikan keberlanjutan skema pembiayaan," tutur Agus.

Agus menegaskan, peningkatan efektivitas penyaluran KIPK ke depan dilakukan melalui perluasan cakupan sektor penerima serta penyempurnaan kebijakan dan sistem penyaluran. Salah satunya memperluas subsektor penerima, termasuk industri pembuat rambut dan bulu mata palsu, kerajinan, obat herbal, hingga minyak atsiri.

"Cakupan sektor diperluas pada industri pembuat rambut dan bulu mata palsu, kerajinan, sekretom atau obat herbal... serta minyak atsiri yang pada dasarnya bersifat padat karya," pungkas Agus.