Harapan Purbaya ke Ponakan Prabowo Setelah Resmi Masuk BI, Bantah Fiskal Kuasai Moneter

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpesan kepada Thomas Djiwandono, keponakan Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang kini resmi terpilih jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menkeu Purbaya berharap kalau Thomas bisa memberikan masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter di BI. Tapi tidak juga mengabaikan fiskal, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan, memberi masukan yang lebih kuat dalam kebijakan-kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern-concern di fiskal," kata Purbaya usai ditemui di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).

Ia juga membantah bahwa perpindahan Thomas dari Wamenkeu ke Deputi Gubernur BI menandakan fiskal menguasai moneter. Purbaya memastikan BI bakal tetap independen.

Bendahara Negara menilai apabila Thomas yang sudah berpengalaman di Kemenkeu bakal memberikan masukan berbeda untuk BI.

"Setelah di sana, ya dia di sana. Saya enggak bisa ngendaliin dia. Cuma kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan masukan yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana," jelasnya.

Diketahui Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih untuk menggantikan Yuda Agung yang mengundurkan diri.

Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat oleh seluruh fraksi dalam rapat pleno internal yang digelar usai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa seluruh delapan kelompok fraksi (poksi) hadir lengkap dan memberikan persetujuan tanpa catatan atau keberatan sama sekali.

"Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat, dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi XI, bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, pengganti Bapak Yuda Agung yang mengundurkan diri, adalah Bapak Thomas A.M. Djiwandono," ujar Misbakhun.

Ia menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung sekitar 30 menit.

Thomas dinilai sebagai figur yang dapat diterima oleh semua partai politik dan menunjukkan kapasitas profesional yang mumpuni, terutama dalam memaparkan pentingnya harmonisasi kebijakan.

"Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik. Figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa," jelasnya.