REGIONAL:
- Menteri Keuangan Purbaya akan merotasi sekitar 70 pegawai DJP ke kantor wilayah terpencil mulai minggu depan.
- Rotasi ini dilakukan setelah mutasi sebelumnya di DJBC sebagai upaya memperbaiki fondasi perekonomian Indonesia.
- Menkeu sebelumnya telah melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama baru di lingkungan Kemenkeu.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk merotasi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini menyusul mutasi yang sebelumnya dilakukan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Tak main-main, Menkeu Purbaya memastikan para pejabat DJP bakal dipindahkan ke kantor wilayah (Kanwil) terpencil.
"Minggu depan mungkin sekitar 70 orang-orang pajak saya akan putar, yang ketahuan main-main saya akan putar ke tempat yang lebih sepi," kata Purbaya di Kantor Danantara, Jumat (30/1/2026).
Purbaya menyebut kalau rotasi pegawai Pajak dan Bea Cukai ini adalah upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Ia juga bakal melanjutkan sidang debottlenecking alias penyelesaian bisnis yang direncanakan berjalan Senin depan.
Selain itu, Bendahara Negara turut membenahi sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Kemenkeu juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) agar pertumbuhan ekonomi 6 persen tercapai.
"Jadi perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan betul-betul sedang terjadi," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepati janjinya untuk obrak-abrik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Keuangan). Sebanyak 22 pejabat baru Bea Cukai resmi dilantik.
Selain Bea Cukai, Menkeu Purbaya juga melantik tiga pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), satu pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan satu orang pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). Sehingga total ada 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) baru di lingkungan Kemenkeu.
Dalam pelantikan tersebut, Purbaya menyampaikan kepercayaan negara kepada para pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya sesuai amanah yang diberikan.
Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan merupakan tugas negara dan bentuk kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan.
“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak Saudara-Saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” ujar Menkeu, dikutip Kamis (29/1/2026).
Diketahui Purbaya menegaskan terus memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu. Ia beralasan kalau pembenahan ini dilakukan demi memperbaiki kinerja penerimaan negara yang selama ini diklaim dia kerap bocor.
"Saya kan sedang memperbaiki Bea Cukai dan Pajak. Ini serius nih, besok diobrak-abrik tuh salah satu. Itu harusnya akan memperbaiki cara kerja Pajak dan Bea Cukai dan harusnya yang bocor-bocor itu enggak akan terjadi lagi," katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
TERPOPULER