- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pasar saham positif pasca polemik penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI.
- Purbaya menyampaikan penguatan IHSG di Jakarta Pusat pada Selasa (3/2/2026) menandakan penerimaan investor terhadap keputusan tersebut.
- Purbaya menegaskan independensi Bank Indonesia tetap terjaga, menolak anggapan penunjukan Thomas Djiwandono merupakan bentuk intervensi pemerintah.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pergerakan pasar saham mulai menunjukkan sentimen positif di tengah polemik penunjukan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat kembali menguat.
Menurut Purbaya, penguatan IHSG menjadi salah satu indikator bahwa pelaku pasar dan investor mulai dapat menerima keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ia menilai, dinamika pasar mencerminkan respons rasional investor terhadap isu yang berkembang. Ketika pasar kembali menguat, hal itu menunjukkan kepercayaan yang perlahan pulih.
"Jika Anda melihat pasar modal sekarang, sedang bangkit kembali. Itu artinya, sampai batas tertentu, mereka (publik/investor) menerima kondisi itu," ucapnya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).
Purbaya mengatakan, terlepas dari perdebatan yang muncul terkait sosok Thomas Djiwandono, perhatian utama seharusnya tetap diarahkan pada independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Ia mempertanyakan anggapan yang menyebut penunjukan tersebut berpotensi mengganggu independensi BI. Menurut Purbaya, selama ini tidak ada intervensi pemerintah terhadap kebijakan bank sentral.
Purbaya menilai, apabila pemerintah benar-benar berniat melakukan intervensi melalui penempatan pejabat tertentu, hal tersebut akan sangat mudah terbaca oleh publik, khususnya kalangan ekonom dan pengamat kebijakan.
"Apakah saya akan mengintervensi kebijakan bank sentral atau tidak? Atau apakah saya akan menggunakan Tommy (Thomas) sebagai boneka untuk mengendalikan bank sentral atau tidak?" tuturnya.
"Itu akan mudah terlihat oleh ekonom manapun atau komentator manapun atau pembuat kebijakan manapun. Anda bisa melihatnya dengan mudah," sambung dia.
Baca Juga: OJK Belum Terima Laporan Polri Mau Selidiki Saham Gorengan di Pasar Modal
Ia kemudian menyinggung pengalaman masa lalu ketika isu intervensi terhadap bank sentral pernah mencuat pada masa krisis akibat pandemi Covid-19. Pada periode tersebut, menurut Purbaya, pernah muncul gagasan ekstrem yang justru mengancam eksistensi BI.
Purbaya menyebut, wacana pembubaran BI yang muncul saat krisis 2021 merupakan contoh nyata intervensi terhadap independensi bank sentral. Sementara itu, penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI dinilai tidak dapat disamakan dengan bentuk intervensi tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah menjalankan kebijakan sesuai dengan koridor hukum dan praktik internasional yang berlaku. Prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, kata dia, tetap menjadi pegangan utama.
"Kami bermain sesuai aturan, kami bermain sesuai hukum. Kami bermain menggunakan praktik terbaik global dalam bank sentral, dalam kebijakan fiskal. Saya cukup pintar untuk memahami itu," pungkas Purbaya.
