REGIONAL:
- Ancaman drone dan rudal di Indo-Pasifik membuat Indonesia merombak strategi pertahanan laut nasional.
- TNI AL mendatangkan kapal PPA Kelas Brawijaya untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara jarak menengah.
- Pemerintah didesak segera membangun sistem komunikasi digital mandiri guna mengintegrasikan seluruh alutsista secara optimal.
Suara.com - Ancaman drone hingga rudal jarak jauh yang kian masif di kawasan Indo-Pasifik memaksa Indonesia untuk merombak strategi pertahanan lautnya secara total.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam diskusi podcast "Ngopi" yang disiarkan kanal Youtube Marapi Consulting & Advisory, Senin (3/8/2026).
Mantan Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI, Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Agung Pramono, menilai pembangunan kekuatan militer harus selaras dengan kondisi geografis Indonesia.
"Selama ini harusnya kita dalam merencanakan itu pendekatan utamanya adalah kondisi geografis selain hal-hal ekonomi. Sehingga dari kondisi geografis ini kita akan menelorkan strategi yang paling tepat," ujar Agung.
Agung menegaskan, penguasaan penuh atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan wilayah laut nasional.
"Menurut saya di ZEE itu harus kita kendalikan dan kita kuasai. Jangan sampai ada orang masuk tidak kita ketahui. Itu sudah pasti menjadi persoalan keamanan dan pertahanan kita," tegasnya.
Ancaman nyata di wilayah ZEE saat ini lebih banyak datang melalui serangan udara daripada pertempuran laut konvensional.
"Baik TNI AU maupun TNI AL, dua-duanya harus dilengkapi kemampuan antiudara yang efektif," kata Agung.
Dengan demikian, pengadaan kapal Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) Kelas Brawijaya dipandang sebagai langkah gahar untuk menjawab tantangan zaman.
Pengamat pertahanan Marapi, Alman Helvas Ali, menjelaskan bahwa selama ini armada laut Indonesia memang lebih condong pada fungsi penegakan hukum semata.
"Selama bertahun-tahun fokus Angkatan Laut kita lebih banyak ke operasi di perairan teritorial, sehingga kemampuan pertahanan udara jarak menengah belum menjadi prioritas,” katanya.
Kini, kehadiran kapal PPA Kelas Brawijaya menjadi tonggak transformasi TNI AL menuju armada yang memiliki perlindungan udara tangguh.
"Sekarang kita sudah berada di jalur yang tepat. Tinggal bagaimana Kementerian Pertahanan segera melengkapi PPA dengan senjata-senjata yang dibutuhkan, termasuk rudal Aster," tutur Alman.
Selain kapal yang canggih, para ahli ini juga mendesak pemerintah untuk segera membangun sistem komunikasi digital mandiri atau data link nasional.
"Untuk integrasi, mau tidak mau kita harus mengembangkan data link sendiri yang bisa menghubungkan fregat-fregat yang berbeda kelas. Tanpa data link sendiri, susah untuk kita integrasi," ujar Alman lagi.
Langkah ini dianggap krusial agar seluruh kapal perang, radar, dan pesawat tempur Indonesia bisa saling terhubung dengan cepat, tanpa kendala perbedaan produsen.
"Hari ini sebetulnya data link itu sudah harus kita punya. Dengan data link, kerahasiaan dan kecepatan komunikasi bisa tercapai," jelas Agung.
Transformasi ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas kawasan sekaligus memastikan hak berdaulat Indonesia di ZEE tetap terjaga dari gangguan asing.
TERPOPULER
