Wamenkeu Juda Agung: Batas Defisit APBN 3 Persen Harga Mati

Suara.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit APBN 2026 tetap di bawah 3 persen, meski pada tahun lalu defisit melebar menjadi 2,92 persen - meleset dari target 2,53 persen.

Disiplin pemerintah untuk menjaga defisit fiskal itu sebelumnya menjadi sorotan lembaga pemerintah seperti Moody's yang pada pekan lalu menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif, meski peringkat dipertahankan di Baa2.

"Kita jaga, 3 persen itu harga matilah," kata Juda saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Adapun pada 2026 ini, pemerintah menargetkan defisit APBN di angka 2,68 persen. Sementara rasio utang ditargetkan di bawah 40 persen terhadap PDB.

"Di undang-undang 60 persen, tetapi kami akan jaga sekitar 40 persen," tegas Juda yang dilantik sebagai Wamenkeu pada pekan lalu.

Pada akhir 2025 lalu, seperti diketahui, rasio utang pemerintah mencapai 40,08 persen terhadap PDB atau setara dengan Rp9.549,46 triliun. Hal ini pula yang membuat lembaga-lembaga pemeringkat mewanti-wanti pemerintah untuk lebih berhati-hati.

Juda juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang mengantisipasi penilaian dari lembaga pemeringkat Fitch pada yang akan merilis laporannya pada 23 Februari 2026, yang selanjutnya disusul laporan dari S&P.

"Ya ini yang perlu kita koordinasikan. Nanti tentu saja nanti rating yang lain kan akan datang di tanggal 23 Februari. Kita siapkan semua itulah yang saya katakan, lesson learned dari Moody's kemarin," ujarnya.

Dia menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh yang mencakup tata kelola, kebijakan, serta manajemen risiko.

"Nah, ini harus kita perbaiki semua. Baik itu terkait dengan tata kelola, tata kelola kebijakan, dan juga risiko-risiko yang lain," ujarnya.

Diwartakan sebelumnya Moody’s menurunkan outlook utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Rating negatif itu diberikan, karena Moody's menilai adanya tanda-tanda pelemahan tata kelola serta semakin berkurangnya efektivitas kebijakan di Indonesia. Lembaga itu juga menguraikan bahwa kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto makin sulit diprediksi.

Salah satu yang disorot adalah, antara lain kebijakan populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) - yang menguras keuangan negara - di tengah penerimaan negara yang seret.

Selain itu penunjukkan keponakan Prabowo, yakni Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI juga menjadi sorotan di tengah isu rencana mengubah mandat Bank Sentral lewat perubahan undang-undang.

"Jika terus berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang sudah lama dibangun, yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," Moody's memperingatkan.