Nasib THR Ojol Akan Ditentukan Selasa Pekan Depan

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan akan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait tunjangan hari raya (THR) maupun bonus hari raya (BHR) untuk Hari Raya Idul Fitri 2026.

Konsultasi tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

"THR, BHR, tentu saya dan Pak Menko, kita harus konsultasi dulu dengan Pak Presiden (Prabowo) ya. Beliau hari Senin mungkin kita bisa ditemui, atau hari Selasa," ujarnya saat konferensi pers di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Ia menyebut, dalam pertemuan tersebut pihaknya akan melaporkan hasil pembahasan dengan perusahaan aplikator terkait skema BHR. Pertemuan dengan aplikator telah dilakukan beberapa hari sebelumnya.

"Nanti dari situ nanti kita akan laporkan semua terkait dengan pertemuan kami dengan aplikator (kepada Prabowo)," tuturnya.

Yassierli mengatakan, hasil diskusi dengan aplikator menunjukkan adanya kesepahaman untuk memperluas cakupan penerima BHR tahun ini.

"Kita melakukan pertemuan dengan aplikator beberapa hari yang lalu, intinya sama ya. Jadi, kita terus menyamakan persepsi dan kita ingin memastikan bahwa memang BHR tahun ini lebih baik dan penerima manfaatnya juga lebih luas," sambung Yassierli.

Sebelumnya, Yassierli memastikan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online akan memperoleh THR maupun BHR dari perusahaan penyedia jasa transportasi daring maupun jasa pengiriman.

Dari hasil pembicaraan dengan aplikator, ia menyebut komitmen untuk pencairan THR dan BHR pada Idul Fitri tahun ini berjalan lebih baik.

"Kita sudah melakukan diskusi. Alhamdulillah respon mereka (aplikator) baik, mereka komitmen (untuk memberikan THR maupun BHR)," kata Yassierli.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Ketenagakerjaan kini berkoordinasi dengan kementerian teknis seperti Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Sekretariat Negara terkait aturan pencairan THR dan BHR bagi mitra pengemudi dan kurir online.

Adapun dasar hukum pemberian THR maupun BHR tersebut rencananya akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada perusahaan ride hailing dan jasa pengiriman.

"Tinggal nanti dalam bentuk SE-nya, ataupun nanti dalam bentuk launching-nya, tadi, kita masih tunggu koordinasi dengan Kemensetneg. Nanti kita akan lakukan bersama-sama (launching THR/BHR bagi pengemudi ojol dan kurir online)," tutur dia.