Rupiah Berpotensi Anjlok dan Ancaman Krisis Energi Indonesia Imbas Perang Iran

Suara.com - Eskalasi konflik bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) serta Israel yang meletus belakangan ini dipastikan bakal memberikan guncangan hebat bagi stabilitas ekonomi nasional.

Meski secara geografis Indonesia berada jauh dari pusat pertempuran, dampak rambatan (spillover effect) melalui jalur pasar keuangan global dan jalur energi diprediksi akan menekan dompet masyarakat serta ruang fiskal pemerintah secara signifikan.

Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufiqurrahman, memperingatkan bahwa sentimen negatif dari Timur Tengah akan membuat pasar keuangan dunia, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi tertekan.

Menurutnya, fokus perhatian bukan lagi pada hubungan dagang bilateral, melainkan pada bagaimana modal asing bereaksi terhadap ketidakpastian global yang meningkat.

Dalam kancah ekonomi global, setiap kali terjadi ketegangan geopolitik berskala besar di wilayah strategis, para investor cenderung menarik aset mereka dari negara berkembang untuk mengamankan modal di instrumen yang lebih stabil.

Rizal menjelaskan bahwa fenomena ini akan memicu arus modal keluar (capital outflow) yang cukup masif dari pasar keuangan domestik.

"Setiap eskalasi konflik di Timur Tengah biasanya menaikkan ketidakpastian global sehingga investor mengalihkan dana dari negara berkembang ke aset aman," ujar Rizal saat dihubungi Suara.com pada Senin (2/3/2026).

Kondisi ini menciptakan tekanan berantai pada pasar keuangan di Indonesia. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi ancaman paling nyata, disusul oleh kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) serta koreksi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Menariknya, Rizal meluruskan anggapan bahwa krisis akan melemahkan mata uang adidaya. Sebaliknya, Dolar AS justru akan semakin perkasa karena statusnya sebagai instrumen lindung nilai.

"Konflik geopolitik umumnya tidak membuat dolar melemah, justru sebaliknya. Dalam kondisi krisis, dolar berfungsi sebagai mata uang safe haven sehingga permintaannya meningkat," tegasnya.

Melihat potensi pelemahan Rupiah yang kian dalam, Bank Indonesia (BI) diharapkan tidak tinggal diam di pasar valuta asing.

Rizal menekankan perlunya langkah intervensi yang terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak terjun bebas akibat kepanikan pasar.

Tanpa langkah taktis dari otoritas moneter, volatilitas Rupiah akan semakin liar karena peluang penguatan mata uang Garuda di tengah perang Iran-Israel dan AS hampir mustahil terjadi.

"Karena itu, peluang rupiah menguat akibat perang Iran–Israel & AS relatif kecil, yang lebih mungkin terjadi adalah capital outflow dan kebutuhan intervensi valas oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar," jelas Rizal lebih lanjut.

Skenario Terburuk: Penutupan Jalur Nadi Energi Dunia

Dampak yang paling dikhawatirkan oleh para ekonom bukan sekadar fluktuasi angka di layar bursa, melainkan gangguan pada distribusi energi fisik.

Skenario paling serius dalam konflik ini adalah apabila militer Iran memutuskan untuk memblokade Selat Hormuz. Jalur pelayaran ini merupakan rute transit krusial bagi sekitar seperlima dari total perdagangan minyak dunia setiap harinya.

Sebagai negara yang kini berstatus sebagai importir neto minyak (net importer), Indonesia sangat rentan terhadap gangguan pasokan di jalur tersebut.

Jika Selat Hormuz tertutup, harga minyak mentah dunia dipastikan akan melambung tinggi, yang secara otomatis membengkakkan biaya impor Bahan Bakar Minyak (BBM) ke tanah air.

"Dampaknya menjalar ke fiskal melalui peningkatan subsidi dan kompensasi energi, serta ke inflasi karena biaya transportasi dan logistik meningkat sehingga harga pangan ikut terdorong naik," papar Rizal.

Kenaikan harga energi dunia ini akan memicu efek domino yang menyentuh sektor-sektor fundamental kehidupan masyarakat.

Ketika biaya logistik naik akibat harga BBM global yang mahal, harga komoditas pokok di pasar-pasar besar Indonesia juga akan terkerek naik.

Kondisi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat di kota-kota besar yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi.

Risiko utama bagi Indonesia di tengah krisis ini bukanlah pada hubungan dagang langsung dengan Teheran, melainkan pada guncangan harga energi yang merembet ke sektor moneter dan kebijakan fiskal pemerintah.

Pemerintah harus bersiap menghadapi situasi di mana anggaran negara terserap lebih besar untuk subsidi, sementara pendapatan negara tertekan oleh perlambatan aktivitas ekonomi global.

Rizal menyimpulkan bahwa kombinasi antara pelemahan mata uang dan lonjakan harga energi akan menciptakan situasi yang sangat menantang bagi stabilitas makroekonomi nasional.

"Ini sekaligus rupiah tertekan, inflasi meningkat, dan ruang fiskal pemerintah ikut menyempit," tutupnya.