- Gubernur NTB pastikan keselamatan warga di Timur Tengah melalui koordinasi Dubes.
- Lalu Muhamad Iqbal minta perlindungan maksimal bagi warga NTB di Timur Tengah.
- Rencana kontingensi diaktifkan bagi warga NTB terdampak konflik di negara Teluk.
Suara.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menghubungi sejumlah Duta Besar Republik Indonesia di negara-negara Teluk dan Iran guna memastikan keselamatan warganya di tengah ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah.
"Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap berada dalam perlindungan negara," ujar Iqbal melalui keterangan resminya di Mataram, Senin (2/3/2026).
Iqbal menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Iran, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Langkah proaktif ini diambil untuk menjamin warga NTB tetap mendapatkan hak perlindungan meski sedang berada di luar wilayah kedaulatan Indonesia.
Dalam pembicaraan tersebut, para Duta Besar memberikan kepastian bahwa seluruh WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jejaring masyarakat Indonesia di masing-masing negara. Selain itu, pihak KBRI mengonfirmasi bahwa rencana kontingensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi peningkatan eskalasi konflik di kawasan.
Secara khusus, Pemerintah Provinsi NTB menitipkan keselamatan warganya kepada para perwakilan diplomatik agar mendapatkan perhatian serta perlindungan maksimal. "Keselamatan warga NTB adalah prioritas kami. Saya telah menitipkan mereka secara khusus kepada para duta besar," tegas Iqbal.
Iqbal turut mengimbau masyarakat di NTB yang memiliki keluarga di Timur Tengah untuk memastikan data keberadaan kerabat mereka telah tercatat secara resmi di KBRI atau KJRI setempat. Ia meminta warga untuk selalu mengikuti arahan resmi dari perwakilan Pemerintah Indonesia di negara tujuan.
Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi rutin dengan Kementerian Luar Negeri guna memantau perkembangan situasi global.
"Kami akan terus berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap dinamika global yang berpotensi berdampak langsung pada warga kami di luar negeri," pungkasnya. (Antara)
TERPOPULER
