Jaga Harga Bahan Pokok, BI Perkuat Kredit Pangan Jelang Idulfitri

Suara.com - Bank Indonesia (BI) memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Idulfitri, melalui dukungan penyaluran kredit pangan. Hal ini menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan.

Langkah ini ditempuh untuk menopang daya beli sekaligus memastikan inflasi 2026 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen.

Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, menyampaikan stabilitas harga pangan menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Pengendalian inflasi diperkuat melalui koordinasi dari hulu hingga hilir,” ujarnya dalam keynote speech pada seminar bertajuk “Ramadan Tenang, Harga Terkendali: Optimalisasi Kredit Pangan untuk Stabilisasi Pasar” di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, Aida menilai, perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan. Fragmentasi perdagangan dan volatilitas pasar keuangan internasional, kata dia, memengaruhi ekonomi domestik melalui tiga jalur utama.

Mulai dari kenaikan harga minyak yang mendorong biaya produksi dan transportasi, gejolak pasar keuangan yang berdampak pada nilai tukar dan harga impor, serta perlambatan perdagangan global yang berpotensi menekan pertumbuhan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, BI menempuh strategi 3K, yaitu kebijakan terintegrasi, kolaborasi erat dengan Pemerintah, serta komitmen untuk tetap berada di pasar guna meredam gejolak dan menjaga inflasi sesuai sasaran.

Secara kinerja, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 tercatat 5,39 persen (year on year/yoy) dan diprakirakan berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen pada 2026.

Pertumbuhan ini ditopang konsumsi masyarakat, peningkatan belanja periode HBKN, serta belanja Pemerintah pada awal tahun.

Dari sisi harga, inflasi Februari 2026 tercatat 4,76 persen (yoy), dipengaruhi faktor base effect kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025. Meski demikian, inflasi inti tetap rendah.

BI menilai komponen pangan bergejolak (volatile food) perlu terus dijaga stabilitasnya karena sensitif terhadap lonjakan permintaan, kondisi cuaca, dan gangguan distribusi.

Penguatan pengendalian inflasi dilakukan melalui tujuh program unggulan, antara lain hilirisasi pangan, optimalisasi kerja sama daerah, operasi pasar murah, serta komunikasi kebijakan untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkar.

Menjelang HBKN, fokus diarahkan pada strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan memperkuat komunikasi kebijakan.

Implementasi kebijakan dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dengan pendekatan sesuai karakteristik wilayah dan komoditas strategis.

Direktur Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan penguatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi selama Ramadan dan Idulfitri.

"Stabilitas inflasi juga memberikan ruang bagi sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan. Kredit perbankan pada Januari 2026 tumbuh 9,96 persen (yoy) dan diprakirakan berada dalam kisaran 8–12 persen sepanjang 2026," katanya.

Untuk memperkuat pembiayaan sektor prioritas, BI mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan total insentif yang diterima perbankan mencapai Rp427,5 triliun hingga awal Februari 2026.

Insentif tersebut diarahkan ke sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa, konstruksi dan perumahan, serta UMKM guna memperkuat kapasitas produksi dan pasokan domestik.

Direktur Mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI), Akhmat Purwakajaya, menyatakan komitmen perbankan untuk memperkuat pembiayaan ke sektor pangan dan UMKM.

Hal senada disampaikan ekonom senior CORE Indonesia, Hendri Saparini, yang menilai penguatan produksi domestik dan pembiayaan sektor pangan penting agar tekanan musiman tidak mengganggu daya beli dan momentum pertumbuhan.

Ke depan, BI memastikan stabilitas nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas tetap terjaga, sekaligus memperkuat transmisi suku bunga kebijakan ke sektor riil.

Melalui bauran kebijakan dan koordinasi dengan Pemerintah serta pemangku kepentingan, pengendalian inflasi dan penguatan kredit sektor prioritas diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.