Minyak Dunia Tembus USD 100, Bahlil Cuma Omon-omon Janji Manis BBM Tak Naik?

Suara.com - Beban berat membayangi kantong rakyat di tengah gejolak geopolitik global yang kian memanas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akhirnya buka suara menanggapi lonjakan harga minyak dunia yang kini secara resmi telah menjebol angka psikologis USD 100 per barel pada perdagangan Senin (9/3/2026).

Meski pasar energi sedang "kebakaran", Bahlil justru menebar janji manis. Ia menegaskan bahwa pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, setidaknya hingga masa Lebaran usai. Sebuah pernyataan yang dinilai banyak pihak hanya sebagai peredam tensi sosial sesaat di tengah ancaman inflasi yang nyata.

Bahlil berkilah bahwa meroketnya harga emas hitam ini merupakan ekses langsung dari eskalasi perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Ia mengakui, saat ini masalah utama yang menghantui kabinet bukan lagi soal ketersediaan pasokan, melainkan harganya yang sudah tidak masuk akal.

"Problemnya kita sekarang bukan di stok, stok enggak ada masalah, sudah ada semuanya. Kita itu sekarang tinggal di harga. Nah kita lagi akan me-exercise untuk melakukan langkah-langkah yang komprehensif," ujar Bahlil dengan nada defensif saat ditemui di kantornya, Senin (9/3/2026).

Namun, retorika "langkah komprehensif" tersebut masih sumir. Publik justru khawatir pemerintah hanya sekadar menunda bom waktu yang bisa meledak kapan saja setelah musim mudik berakhir. Alih-alih memberikan solusi konkret untuk menekan ketergantungan impor, Bahlil hanya meminta masyarakat untuk tetap tenang.

"Tapi sekali lagi, saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga. Karena sampai dengan Hari Raya ini, Insya Allah enggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi," tegasnya.

Mengingat harga minyak mentah di perdagangan Asia sudah bertengger di atas USD 100 per barel, ruang fiskal APBN dipastikan bakal babak belur. Jika harga dunia terus "terbang" dan pemerintah hanya mengandalkan skema subsidi yang kian bengkak.