REGIONAL:
Suara.com - Masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying, karena dapat berdampak negatif bagi stabilitas harga. Meski demikian, pemerintah disarankan juga untuk memperbaiki strategi komunikasi dalam memastikan ketersediaan stok BBM nasional tetap aman dan terjaga.
Hal ini disampaikan oleh Tulus Abadi, pegiat Perlindungan Konsumen sekaligus juga Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), menyikapi ketersediaan BBM menjelang libur Lebaran Idulfitri 2026 serta terjadinya gejolak geopolitik di Timur Tengah.
“Panic buying itu tidak etis. (Sikap) itu justru akan memperparah kondisi karena bisa memicu kelangkaan dan kenaikan harga,” kata Tulus.
Tulus mengatakan peran masyarakat dalam menjaga stabilitas ketersediaan BBM sangat penting. Salah satunya adalah dengan tidak melakukan panic buying. Ia mengingatkan perilaku membeli secara berlebihan justru dapat menciptakan masalah baru, termasuk distribusi yang tidak merata.
Sebagai langkah mitigasi, masyarakat didorong untuk mulai beradaptasi dengan kondisi yang ada, termasuk menghemat penggunaan BBM dan memanfaatkan alternatif transportasi.
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlu melakukan mitigasi, misalnya beralih ke transportasi umum atau menggunakan energi secara lebih efisien,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tulus mengatakan praktik penimbunan BBM tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi etika maupun dampaknya terhadap masyarakat luas.
“Penimbunan maupun panic buying adalah perilaku yang tidak layak, apalagi dalam situasi sensitif seperti ini.”
Menurutnya, penggunaan BBM seharusnya tetap disesuaikan dengan kebutuhan, bukan didorong oleh kekhawatiran yang berlebihan.
“Kalau tangki sudah penuh, tidak perlu menimbun lagi. Apalagi sampai menyimpan dalam wadah tambahan secara berlebihan.”
Ia menegaskan bahwa stabilitas pasokan BBM tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada perilaku masyarakat. Dengan komunikasi yang jelas dan kesadaran bersama, potensi kepanikan dinilai dapat ditekan.
“Yang paling penting, masyarakat membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan, bukan karena kepanikan.”
Tulus juga menyarankan kepada pemerintah untuk segera melakukan pembenahan dalam strategi komunikasi publik terkait kondisi pasokan BBM nasional. Informasi yang tidak konsisten, kata dia, justru memicu keresahan dan mendorong masyarakat melakukan pembelian secara berlebihan.
“Perlu ada komunikasi yang terpusat. Siapa pun yang ditunjuk harus menyampaikan informasi secara akurat dan tidak menimbulkan kebingungan di publik,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyoroti salah satu isu yang berkembang di masyarakat, yakni pernyataan mengenai cadangan BBM yang disebut hanya cukup untuk 21 hari. Menurutnya, informasi tersebut sering kali tidak dipahami secara utuh oleh publik.
“Yang dimaksud 21 hari itu sebenarnya cadangan operasional, bukan cadangan nasional. Ini yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi kelangkaan.”
Ia menjelaskan bahwa cadangan operasional merupakan stok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dan dikelola oleh badan usaha, seperti Pertamina. Sementara itu, cadangan nasional idealnya bersifat strategis dan tidak digunakan untuk operasional rutin.
Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa ketahanan energi Indonesia masih memiliki kerentanan, terutama karena belum adanya cadangan nasional yang kuat.
“Kita memang masih sangat bergantung pada impor. Ini yang seharusnya sejak awal dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai bagian dari edukasi publik,” ujarnya. ***
TERPOPULER