Suara.com - Upaya evakuasi aset strategis nasional di Selat Hormuz, menemui tantangan berat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa proses pengeluaran kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) dari kawasan tersebut sangat kompleks dan berisiko tinggi.
Situasi geopolitik Timur Tengah yang terus bergejolak menjadi faktor utama sulitnya mobilitas armada laut di wilayah tersebut.
Hingga saat ini, pemerintah terus mengupayakan jalur komunikasi intensif dengan otoritas terkait.
Berdasarkan data operasional per 26 Maret 2026, dua kapal tanker raksasa milik Indonesia masih tertahan dan belum diizinkan melintasi Selat Hormuz. Kedua kapal tersebut adalah PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro.
Melansir data pelacak kapal real-time dari situs MarineTraffic, posisi kedua kapal tersebut terpantau berada di titik tunggu yang berbeda namun tetap dalam zona pengawasan ketat.
Kapal Pertamina Pride terdeteksi berada di perairan utara Kota Dammam, Arab Saudi. Sementara itu, kapal Gamsunoro terpantau berada di dekat pesisir Kuwait dan Irak.
Sebelumnya, terdapat empat kapal milik Pertamina di kawasan tersebut. Namun, dua kapal lainnya, yakni PIS Rinjani dan PIS Paragon, dilaporkan telah berhasil beranjak dan keluar dari zona merah tersebut sejak awal Maret.
Di tengah ketidakpastian ini, secercah harapan muncul dari jalur diplomasi. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengonfirmasi bahwa Pemerintah Iran memberikan respons positif terhadap permintaan Indonesia untuk memberikan akses aman bagi kedua tanker tersebut.
Juru Bicara Kemenlu RI, Vahd Nabyl A Mulachela, menyatakan bahwa koordinasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran dengan otoritas Iran telah dilakukan secara intensif sejak awal krisis.
“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” ujar Nabyl dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/3/2026), seperti yang dikutip dari Antara.
Meski respons positif sudah diterima, Nabyl menegaskan bahwa implementasi di lapangan masih memerlukan tindak lanjut teknis dan operasional yang mendalam. Hingga kini, otoritas belum bisa memberikan jadwal pasti kapan kedua kapal tersebut dapat melanjutkan pelayarannya.
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai dampak blokade ini terhadap pasokan BBM dalam negeri, Menteri Bahlil Lahadalia memberikan jaminan bahwa ketahanan energi nasional masih dalam kondisi aman.
Pemerintah telah menyiapkan skema mitigasi dengan mencari alternatif pasokan energi dari negara-negara lain yang tidak terdampak konflik di jalur Hormuz.
“Kami terus melakukan negosiasi untuk membebaskan dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS). Kondisi ini tidak mengganggu ketahanan energi kita karena pasokan alternatif sudah disiapkan,” tegas Bahlil.
"Daftar Sahabat" Iran: Maaf, Indonesia Tidak Termasuk
TERPOPULER
