- Menteri Keuangan Purbaya bertemu Dubes Tiongkok Wang Lutong untuk memperkuat sinergi ekonomi serta potensi kerja sama kedua negara.
- Pertemuan ini terjadi setelah Menkeu mempertimbangkan pajak tambahan untuk produk Tiongkok di *e-commerce* akibat keluhan warganet.
- Pemerintah sedang meninjau dampak persaingan harga produk Tiongkok yang diduga mendapat subsidi ekspor hingga 15 persen.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin (30/3/2026) kemarin.
Dalam unggahan di akun Instagram, Purbaya mengatakan kalau pertemuan itu menjadi salah satu upaya penguatan kolaborasi dan sinergi ekonomi antar Indonesia dan China.
"Pertemuan ini merupakan salah satu upaya penguatan kolaborasi dan sinergi, khususnya di bidang ekonomi, antara kedua negara," demikian keterangan dari akun Instagram @menkeuri, dikutip Selasa (31/3/2026).
Lewat diskusi ini, Menkeu Purbaya Indonesia dan Tiongkok dapat memperluas potensi kerja sama ke depannya, termasuk di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan perdagangan internasional.
Ia juga optimistis kolaborasi ini akan membuat perekonomian Indonesia dan Tiongkok tumbuh lebih baik.
"Duta Besar Wang mengapresiasi inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa Tiongkok turut memberikan dukungan atas penguatan kerja sama ini," tulis caption tersebut.
Rencana Purbaya tarik pajak tambahan ke produk China
Unggahan ini muncul setelah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk menarik pajak tambahan dari produk China yang dijual di e-commerce Tokopedia hingga TikTok Shop.
Hal ini diungkap Menkeu Purbaya usai melakukan live TikTok beberapa waktu lalu, di mana ada keluhan dari warganet soal maraknya produk China yang menguasai marketplace dan mengancam produk dalam negeri.
"Ada masukan juga yang menarik sih. Kita sudah curiga cuma itu kan konfirmasi lebih lanjut, bahwa perdagangan yang offline itu terganggu oleh perdagangan online. Yang saya pikir tadinya online sebagian besar kan orang Indonesia juga. Rupanya banyak juga yang dikuasai bukan orang Indonesia," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Berangkat dari laporan itu, Purbaya mengatakan bahwa Pemerintah bakal memikirkan langkah yang lebih taktis agar penjual offline tetap bisa hidup. Begitu pula dengan para pedagang yang jualan online.
"Jadi kita akan pikirkan langkah yang lebih taktis nanti supaya yang offline bisa hidup. Tapi kalau misalnya kita switch ke online juga harusnya yang Indonesia yang hidup. Nanti kita pikirin," imbuhnya.
Bendahara Negara juga mendapatkan laporan kalau produk China mendapatkan subsidi ekspor dari Pemerintahnya hingga 15 persen. Walhasil saat dijual ke Indonesia, barang tersebut bisa dijual lebih murah.
"Kalau barang dari China bersaing dengan barang dari sini secara langsung kita at cost disadvantage atau at price disadvantage. Kenapa? Saya denger kalau orang China ekspor itu dapat 15 persen tunjangan dari pemerintahnya. Betul apa enggak untuk barang-barang di sini akan saya double check. Tapi di luar ada yang bilang seperti itu," beber dia.
Saat ditanya apakah bakal menerapkan pajak tambahan ke produk China, Purbaya mengaku bakal menampung usulan tersebut.
"Saya tampung usul Anda, saya pikirin nanti," pungkasnya.
TERPOPULER
