Pangkas Anggaran Besar-Besaran, Pemerintah Tetap Salurkan Bansos ke 22 Juta Keluarga

Suara.com - Pemerintah memastikan program bantuan sosial tetap berjalan meski tengah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran melalui paket transformasi budaya kerja dan kebijakan energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan, langkah penghematan yang dilakukan tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Penyaluran bantuan langsung tunai mitigasi risiko untuk 22 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang akan dilaksanakan di bulan ini dan bulan depan dengan nilai Rp3,9 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, bantuan tersebut menjadi bagian dari strategi mitigasi dampak ekonomi di tengah tekanan global, sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga tetap terjaga.

Di sisi lain, pemerintah tengah melakukan prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga dengan memangkas berbagai pos belanja non-prioritas.

“Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” katanya.

Penghematan dilakukan dengan mengalihkan anggaran dari perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, hingga kegiatan seremonial ke program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan efisiensi energi melalui Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), pembatasan penggunaan kendaraan dinas, hingga pengurangan mobilitas.

Langkah tersebut diperkirakan mampu menekan beban anggaran negara sekaligus pengeluaran masyarakat dalam konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Potensi penghematan dari kebijakan Work From Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan kebijakan energi seperti implementasi biodiesel B50 untuk menekan subsidi energi serta optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efisiensi belanja negara.

Meski melakukan penghematan besar, pemerintah memastikan program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, Airlangga menilai kebijakan efisiensi yang dilakukan justru bertujuan memperkuat ruang fiskal agar pemerintah tetap mampu memberikan dukungan kepada masyarakat.

“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” pungkasnya.