Siasat Airlangga Hadapi Gejolak Timur Tengah: Defisit APBN Tetap di Bawah 3%, ASN Bakal WFH?

Suara.com - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal di tengah bara konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tidak akan bergeser dari batas aman di bawah 3 persen.

Keputusan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas guna merespons disrupsi energi global. Pemerintah memilih jalur efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan ketimbang memperlebar lubang defisit.

"Tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen," ujar Airlangga di Jakarta, dikutip Jumat (20/3/2026).

Salah satu langkah konkret yang tengah digodok adalah efisiensi operasional besar-besaran di kementerian dan lembaga. Menariknya, pemerintah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai instrumen penghematan.

Opsi bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam sepekan sedang disiapkan, baik untuk pusat maupun daerah. Tak hanya ASN, pemerintah juga membuka peluang kebijakan serupa bagi sektor swasta.

"Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," imbuh Airlangga.

Dari sisi penerimaan, pemerintah bersiap memanen "durian runtuh" atau windfall profit dari komoditas batu bara. Kenaikan harga batu bara yang mengikuti tren kenaikan harga minyak mentah dan gas alam cair (LNG) akan dimanfaatkan secara maksimal.

Presiden Prabowo menginstruksikan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026 serta pengkajian ulang pajak ekspor. "Harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit," jelasnya.

Selain memperkuat otot fiskal, pemerintah mempercepat transisi energi dengan mengonversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Langkah ini krusial untuk menekan konsumsi BBM nasional yang harganya tengah bergejolak.

Presiden menunjuk Danantara untuk menyelesaikan kendala teknis dan finansial dalam proyek konversi ini. "Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung," pungkas Airlangga.