REGIONAL:
- Presiden Prabowo perintahkan genjot produksi batu bara guna mitigasi lonjakan harga BBM dunia.
- Pemerintah akan merevisi RKAB 2026 dan mengkaji pajak ekspor untuk kejar windfall profit.
- Harga minyak tembus US$100 per barel, pemerintah percepat konversi PLTD ke tenaga solar.
Suara.com - Menghadapi gejolak ekonomi global akibat ketegangan di Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk segera meningkatkan produksi batu bara nasional.
Langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi risiko melambungnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan komoditas energi lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa perintah Presiden ini akan berdampak langsung pada perubahan kebijakan di sektor pertambangan, termasuk revisi target nasional.
"Bapak Presiden meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya)," ujar Airlangga saat ditemui di Istana Negara, Kamis (19/3/2026).
Airlangga menjelaskan, kenaikan harga komoditas energi dunia saat ini perlu direspons dengan optimalisasi produksi dalam negeri. Pemerintah tengah menghitung dampak turunan dari kenaikan harga ini terhadap sektor batu bara, termasuk penyesuaian pajak ekspor.
Peningkatan volume produksi ini diharapkan mampu memberikan tambahan napas bagi kas negara melalui keuntungan tidak terduga atau windfall profit.
"Harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit. Itu juga akan ada pendapatan pemerintah yang ikut meningkat," tambah Airlangga.
Selain menggenjot "emas hitam", Presiden Prabowo juga menaruh perhatian serius pada lonjakan harga minyak mentah dunia yang kini telah menembus level US$100 per barel. Sebagai solusi jangka pendek untuk menekan ketergantungan pada impor BBM, pemerintah mempercepat konversi pembangkit listrik.
Presiden mendorong pengalihan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Solar. Langkah ini dipercaya dapat menekan beban subsidi energi yang kian membengkak.
"Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung. Tadi Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah PLTD tersebut," ungkap Airlangga menutup keterangannya.
TERPOPULER