Ribuan PPPK Terancam Diberhentikan, Regulasi Alokasi APBD Jadi Penyebab?

M Nurhadi

Kamis, 02 April 2026 | 11:01 WIB
Ribuan PPPK Terancam Diberhentikan, Regulasi Alokasi APBD Jadi Penyebab?
Ilustrasi
baca 10 detik
  • Ribuan PPPK di berbagai wilayah Indonesia terancam PHK akibat keterbatasan anggaran daerah yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen.
  • Pemerintah daerah dinilai kurang hati-hati dalam perencanaan rekrutmen pegawai tanpa mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah secara matang dan komprehensif.
  • Rencana PHK massal berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap sosial, ekonomi, politik, serta potensi gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Suara.com - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantui ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah wilayah di Indonesia.

Ancaman ini muncul sebagai dampak dari regulasi yang membatasi alokasi belanja gaji pegawai maksimal sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejumlah provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat, dilaporkan tengah mempertimbangkan pemberhentian ribuan tenaga PPPK karena postur anggaran daerah yang sudah tidak mampu menopang beban gaji tanpa mengorbankan sektor pelayanan publik lainnya.

Menanggapi situasi ini, Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Universitas Gadjah Mada, Dr. Agustinus Subarsono, M.Si., M.A., menilai fenomena ini mencerminkan kurangnya kehati-hatian pemerintah daerah dan Badan Kepegawaian dalam melakukan rekrutmen.

"Secara makro, kondisi ini menunjukkan absennya kebijakan kepegawaian yang matang dan komprehensif karena tidak mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah," ujar Subarsono, dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi melalui kanal UGM.

Ia menekankan bahwa sejak awal, pemerintah daerah seharusnya sudah menyadari bahwa honorarium PPPK dibebankan sepenuhnya pada APBD.

Menurutnya, kontrak kerja lima tahun semestinya menjadi bahan evaluasi. Jika keuangan daerah fluktuatif, durasi kontrak bisa dibuat lebih fleksibel, misalnya dua atau tiga tahun, agar tidak membebani anggaran secara permanen dalam jangka panjang.

Benturan Prioritas: Gaji vs Pelayanan Publik

Aturan batas maksimal 30 persen untuk belanja pegawai bertujuan agar APBD tetap memiliki ruang untuk sektor vital lainnya. Subarsono memperingatkan bahwa jika pemda memaksakan belanja pegawai melebihi batas tersebut, maka anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga infrastruktur dipastikan akan terpangkas.

baca juga

"Hal ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan masyarakat luas karena kualitas layanan dasar akan menurun," tambahnya.

Dampak Multidimensi Jika Pemberhentian Terealisasi

Subarsono memperingatkan bahwa jika pemberhentian massal (seperti pengurangan dari 12.000 menjadi 3.000 pegawai) benar-benar terjadi, dampaknya akan meluas ke berbagai aspek:

  • Sosial: Lonjakan angka pengangguran yang berisiko memicu peningkatan kriminalitas.
  • Ekonomi: Menurunnya daya beli masyarakat yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
  • Politik: Potensi kerawanan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh aktor politik tertentu untuk mengganggu ketertiban.
  • Hukum: Para PPPK yang diputus kontraknya sebelum masa berlaku habis berpotensi melayangkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebagai jalan keluar, Subarsono menyarankan pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat, tetapi bekerja keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia juga memprediksi kecil kemungkinan pemerintah pusat akan memberikan bantuan khusus untuk honor PPPK, mengingat kondisi ekonomi nasional yang juga sedang melakukan efisiensi.

Lebih luas, ia memandang kasus di NTT dan wilayah lainnya sebagai "puncak gunung es" dari persoalan struktural antara pusat dan daerah. Ia merekomendasikan pendekatan Desentralisasi Asimetris.

"Jumlah urusan yang diserahkan kepada daerah tidak harus seragam, tetapi disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing. Daerah dengan kapasitas keuangan rendah tidak seharusnya dipaksa memikul beban administratif yang sama besar dengan daerah kaya," jelasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

WFH ASN Tak Ganggu Bansos, Kemensos Percepat Pencairan Mulai April 2026

WFH ASN Tak Ganggu Bansos, Kemensos Percepat Pencairan Mulai April 2026

News | Kamis, 02 April 2026 | 09:29 WIB

Pakai Absensi 'Real Time', ASN DKI Tak Bisa Tipu-tipu WFH Jumat Jadi Long Weekend

Pakai Absensi 'Real Time', ASN DKI Tak Bisa Tipu-tipu WFH Jumat Jadi Long Weekend

News | Rabu, 01 April 2026 | 18:04 WIB

Pemkot Yogyakarta Batasi BBM Kendaraan Dinas, Sleman Tetap WFO dan Tolak WFH

Pemkot Yogyakarta Batasi BBM Kendaraan Dinas, Sleman Tetap WFO dan Tolak WFH

News | Rabu, 01 April 2026 | 17:30 WIB

WFH ASN Setiap Jumat, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Jadi Ajang 'Long Weekend'

WFH ASN Setiap Jumat, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Jadi Ajang 'Long Weekend'

News | Rabu, 01 April 2026 | 17:13 WIB

WFH ASN Resmi Berlaku, Pemerintah Bidik Penghematan BBM Jumbo

WFH ASN Resmi Berlaku, Pemerintah Bidik Penghematan BBM Jumbo

Foto | Rabu, 01 April 2026 | 16:42 WIB

Soal WFH ASN Jumat, Legislator PDIP Beri Sindiran: Saya Bingung, Apa Dasarnya Memilih Long Weekend?

Soal WFH ASN Jumat, Legislator PDIP Beri Sindiran: Saya Bingung, Apa Dasarnya Memilih Long Weekend?

News | Rabu, 01 April 2026 | 15:21 WIB

Terkini

Wanita Lansia di Medan Dirampok Tetangga, Pelaku Ngaku Nekat Demi Bayar Uang Sekolah Anak

Wanita Lansia di Medan Dirampok Tetangga, Pelaku Ngaku Nekat Demi Bayar Uang Sekolah Anak

Sumut | Minggu, 15 November 2026 | 16:57 WIB

Viral Kepling vs Satpol PP di Medan Nyaris Adu Jotos, Apa Penyebabnya?

Viral Kepling vs Satpol PP di Medan Nyaris Adu Jotos, Apa Penyebabnya?

Sumut | Minggu, 15 November 2026 | 16:52 WIB

Dukungan Dasco Jadi Wapres Bertambah, PBI Soroti Pengalamannya di Parlemen

Dukungan Dasco Jadi Wapres Bertambah, PBI Soroti Pengalamannya di Parlemen

News | Minggu, 15 November 2026 | 16:47 WIB

Dentang Besi di Tepian Musi: Pundak-pundak Sunyi Pahlawan Logistik Kota Palembang

Dentang Besi di Tepian Musi: Pundak-pundak Sunyi Pahlawan Logistik Kota Palembang

Sumsel | Minggu, 15 November 2026 | 16:46 WIB

Fariz Haholongan Pimpin FOPI Sumut hingga 2028

Fariz Haholongan Pimpin FOPI Sumut hingga 2028

Sumut | Minggu, 15 November 2026 | 16:43 WIB

Ulasan Lagi Probation: Potret Perjuangan Sandwich Generation di Kota Besar

Ulasan Lagi Probation: Potret Perjuangan Sandwich Generation di Kota Besar

Your Say | Minggu, 15 November 2026 | 16:40 WIB

Sepatu Semi Boots dengan Sentuhan Hiking, Alternatif Baru untuk Gaya Kasual Pria

Sepatu Semi Boots dengan Sentuhan Hiking, Alternatif Baru untuk Gaya Kasual Pria

Lifestyle | Minggu, 15 November 2026 | 16:35 WIB

Hadiri Aksi Bela Indonesia, Anggota DPD Desak Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Tuntas

Hadiri Aksi Bela Indonesia, Anggota DPD Desak Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Tuntas

News | Minggu, 15 November 2026 | 16:30 WIB

9 Sunscreen Lokal Terbaik untuk Memudarkan Flek Hitam Membandel Usia 40 Tahun

9 Sunscreen Lokal Terbaik untuk Memudarkan Flek Hitam Membandel Usia 40 Tahun

Lifestyle | Minggu, 15 November 2026 | 16:25 WIB

Eric THE BOYZ Dikabarkan Bakal Debut Solo, Album Perdana Rilis Januari 2027

Eric THE BOYZ Dikabarkan Bakal Debut Solo, Album Perdana Rilis Januari 2027

Your Say | Minggu, 15 November 2026 | 16:10 WIB

×