WFH ASN Setiap Jumat, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Jadi Ajang 'Long Weekend'

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.

Meskipun menghormati kewenangan diskresi pemerintah, Khozin mengkhawatirkan pemilihan hari Jumat justru akan disalahgunakan sebagai ajang libur panjang (long weekend) yang tidak produktif.

“Pemerintah telah memutuskan kebijakan WFH dilakukan pada hari Jumat setiap pekan. Meski dalam pandangan kami, pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend, tapi pemerintah memiliki kewenangan diskresi dalam penentuan WFH sebagai manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Khozin kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) ini mendesak agar kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah melakukan pengawasan yang konsisten dan evaluasi secara berkala.

Ia menekankan bahwa tujuan utama WFH, yakni penghematan energi, harus benar-benar tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

“Namun demikian, kami meminta penerapan WFH yang dilakukan setiap hari Jumat ini agar dilakukan evaluasi secara berkala dan pengawasan secara konsisten oleh Kementerian dan Lembaga serta Pemda,” kata dia.

"Pastikan, penerapan WFH pada hari Jumat mesti memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan public," katanya menambahkan.

Di sisi lain, Khozin melihat kebijakan ini sebagai peluang bagi pemerintah untuk mulai membenahi sektor lain, seperti transportasi umum di daerah dan pengendalian polusi udara.

Menurutnya, pengurangan mobilitas ASN di hari Jumat seharusnya menjadi pemantik bagi desain transportasi yang lebih baik ke depan.

“Di luar soal penerapan WFH pada hari Jumat, kami mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum ini untuk secara serius mendesain transportasi umum di daerah lebih baik lagi," kata dia.

"Di samping itu, penerapan WFH juga menjadi momentum untuk pengendalian polusi udara,” jelasnya.

Lebih lanjut, Khozin mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor agar tujuan efisiensi energi dan perbaikan lingkungan dapat terwujud demi kepentingan bersama.

“Karena itu, dalam pelaksanaan WFH ini tidak sekadar urusan birokrasi semata, tapi terkait transportasi umum dan momentum pengendalian polusi di daerah," kata dia.

"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga mesti dilakukan. Sekali lagi, momentum ini mesti dimanfaatkan untuk kebaikan bersama,” pungkasnya.