- Ketua Umum APINDO, Shinta W Kamdani, mengkritisi kebijakan pemerintah terkait transformasi budaya kerja dan energi pada Kamis, 2 April 2026.
- APINDO menolak keseragaman kebijakan WFH dan menekankan perlunya fleksibilitas operasional agar tidak memicu inefisiensi serta disrupsi pada sektor usaha.
- Pemerintah diminta melakukan refocusing anggaran dan pembatasan BBM secara selektif agar tidak mengganggu stabilitas makroekonomi serta distribusi logistik nasional.
"Kejelasan definisi dan implementasi teknis menjadi kunci agar tidak menimbulkan hambatan di lapangan serta tidak mengganggu kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi," tutur Shinta.
![Pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU di Jakarta, Selasa (31/3/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/03/31/56227-bbm-kenaikan-harga-bbm-spbu-pertamina-ilustrasi-bbm.jpg)
APINDO menekankan pentingnya kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara sisi suplai dan permintaan.
Dari sisi suplai, pemerintah diminta memastikan biaya usaha tetap terkendali, sementara dari sisi permintaan diperlukan penguatan daya beli masyarakat.
Dalam jangka pendek, dunia usaha mendorong fokus pada stabilitas makroekonomi melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran logistik.
Selain itu, stimulus bagi industri padat karya dinilai krusial untuk menjaga momentum ekonomi.
Sementara dalam jangka panjang, APINDO menilai perlu adanya strategi struktural seperti penguatan ketahanan energi, pengembangan energi alternatif, hingga pengurangan ketergantungan impor bahan baku.
"Dengan semangat Indonesia Incorporated, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi nasional," pungkas Shinta.
TERPOPULER
