Pengusaha Soroti Risiko Ekonomi di Balik Imbauan WFH dan Pembatasan BBM Subsidi

Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons kebijakan pemerintah terkait transformasi budaya kerja nasional dan energi dengan sejumlah catatan kritis. 

Dunia usaha menilai kebijakan tersebut perlu dirancang lebih adaptif agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi di tengah tekanan global.

Ketua Umum APINDO, Shinta W Kamdani, menyebut pelaku usaha memahami langkah pemerintah sebagai upaya meredam dampak kenaikan harga energi dan gejolak geopolitik. 

"Namun, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara adaptif, terukur, dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar tetap menjaga produktivitas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Salah satu sorotan utama tertuju pada kebijakan work from home (WFH) yang diimbau diterapkan satu hari dalam sepekan. 

APINDO menilai kebijakan tersebut tidak bisa diberlakukan secara seragam di semua sektor usaha.

"Kebijakan WFH perlu memberikan ruang fleksibilitas, bukan penerapan yang diseragamkan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional yang berbeda, sehingga keputusan paling efektif justru berada di tingkat masing-masing perusahaan," kata Shinta.

Menurutnya, penerapan WFH tanpa mempertimbangkan kondisi operasional berpotensi memicu inefisiensi hingga disrupsi produksi. 

Bahkan, kebijakan tersebut dinilai bisa kontraproduktif jika mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, misalnya karena fenomena long weekend.

Selain isu tenaga kerja, ia juga menyoroti kebijakan refocusing anggaran pemerintah. 

Dunia usaha mengingatkan agar efisiensi belanja tidak menyasar sektor produktif yang memiliki efek berantai terhadap ekonomi.

"Karena itu, refocusing anggaran perlu dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan berbasis produktivitas agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi tanpa mengorbankan produktivitas dan momentum pertumbuhan," ucap Shinta.

APINDO menilai pemangkasan belanja produktif berisiko menekan aktivitas sektor riil, termasuk konstruksi, industri pendukung seperti semen dan baja, hingga sektor UMKM yang bergantung pada proyek pemerintah.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan BBM subsidi juga dinilai perlu kejelasan teknis di lapangan. 

Pelaku usaha menyoroti potensi perbedaan interpretasi yang bisa menghambat distribusi barang dan logistik.

"Kejelasan definisi dan implementasi teknis menjadi kunci agar tidak menimbulkan hambatan di lapangan serta tidak mengganggu kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi," tutur Shinta.

APINDO menekankan pentingnya kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara sisi suplai dan permintaan. 

Dari sisi suplai, pemerintah diminta memastikan biaya usaha tetap terkendali, sementara dari sisi permintaan diperlukan penguatan daya beli masyarakat.

Dalam jangka pendek, dunia usaha mendorong fokus pada stabilitas makroekonomi melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran logistik. 

Selain itu, stimulus bagi industri padat karya dinilai krusial untuk menjaga momentum ekonomi.

Sementara dalam jangka panjang, APINDO menilai perlu adanya strategi struktural seperti penguatan ketahanan energi, pengembangan energi alternatif, hingga pengurangan ketergantungan impor bahan baku.

"Dengan semangat Indonesia Incorporated, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi nasional," pungkas Shinta.