REGIONAL:
- Pengamat Ibrahim Assuaibi memperingatkan pemerintah mengenai potensi beban fiskal berat akibat pelemahan rupiah dan lonjakan harga minyak global.
- Kebutuhan impor minyak yang tinggi dan kurs dolar yang menguat menyebabkan realisasi pasar melampaui asumsi dasar APBN tahun 2026.
- Kondisi tersebut memicu risiko defisit anggaran karena pemerintah harus meningkatkan subsidi energi di tengah tekanan ekonomi pasar global.
Suara.com - Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi mengingatkan pemerintah pada efek pelemahan rupiah dan lonjakan harga minyak dunia. Salah satunya, bisa memberi beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menjelaskan, kombinasi penguatan dolar AS, naiknya harga minyak mentah global, dan tingginya kebutuhan impor energi Indonesia dapat memperbesar beban fiskal pemerintah, terutama ketika realisasi pasar sudah jauh melampaui asumsi dasar APBN.
"Jadi penguatan dolar ini berdampak terhadap, pasti adalah pelemahan mata uang rupiah, dong. Kemudian dibarengi dengan kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent Crude Oil dan WTI Crude Oil. Nah, kenaikan ini kan sudah melampaui keinginan di APBN, kan? Di APBN itu kan 70 dolar," ujar Ibrahim kepada Suara.com, Rabu (6/5/2026).
![Nilai tukar rupiah melemah pada Selasa (5/5/2026), ketika BPS baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen. [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/05/05/86293-rupiah.jpg)
Ia menjelaskan, asumsi harga minyak dalam APBN menjadi krusial karena menyangkut kemampuan negara menjaga subsidi, stabilitas fiskal, dan kebutuhan energi nasional.
Ketika harga minyak dunia bergerak jauh di atas target awal, ruang fiskal pemerintah otomatis menyempit.
"Kemudian Kementerian Keuangan bahwa (harga minyak) di 92 (dolar AS) itu masih bisa ditahan, lah. Masih bisa ditahan, artinya apa? Keuangan negara itu masih kuat untuk menahan gempuran akibat menguatnya ini, menguatnya harga minyak," jelasnya.
Ibrahim menilai tekanan tidak berhenti di harga minyak. Pelemahan rupiah juga menambah beban karena kurs asumsi APBN dinilai sudah tertinggal dari kondisi riil pasar.
"Kemudian rupiah pun juga di APBN kan dipatok Rp 15.000, Rp 15.500. Artinya apa? Ini selisihnya sudah banyak banget ini," katanya.
Ibrahim menuturkan, tekanan kurs dan energi menjadi lebih berat karena Indonesia masih harus mengimpor minyak dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik.
"Total kebutuhan minyak dalam negeri itu totalnya 2,1 juta barel per hari. Nah, yang dimiliki oleh pemerintah sendiri hanya 600 ribu barel per hari. Artinya apa? Pemerintah harus membeli minyak mentah sebesar 1,5 juta barel per hari," bebernya.
Ibrahim menambahkan, transaksi impor tersebut dilakukan menggunakan dolar AS, sehingga ketika dolar menguat dan kebutuhan meningkat, tekanan terhadap rupiah dan APBN menjadi berlipat.
"Nah, sehingga kebutuhan dolar ini cukup tinggi. Ya, kebutuhan dolar cukup tinggi karena kita harus membeli pakai dolar, kan?" pungkasnya.
Selain itu, sebagian besar kebutuhan energi nasional juga terkait subsidi BBM, sehingga lonjakan harga minyak global bisa memperbesar pengeluaran negara
"Dari 1,5 juta barel per hari, 65 persen itu kan disubsidi, kan? Mungkin antara 65 sampai 75 persen itu disubsidi," kata Ibrahim.
Dengan tekanan tersebut, ia menilai risiko fiskal ke depan tidak bisa dianggap ringan, terutama jika harga minyak tetap tinggi dan konflik global belum mereda.
"Karena harga minyak naik tinggi, kemudian kebutuhan dolar cukup besar, kemudian APBN dipatok 70 dolar per barel, kemudian rupiah di 15.500, ada kemungkinan besar akan terjadi defisit anggaran," pungkas Ibrahim.
TERPOPULER
