MBG Bisa Dijalankan Tanpa Ganggu Kondisi Fiskal, Begini Caranya

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi rakyat, asalkan dibarengi dengan strategi tata kelola yang adaptif dan efisien.

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menjelaskan MBG adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah asal dijalankan secara cerdas.

"MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Menurut dia, progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah mencapai 90 persen dari target 30.000 unit, sebanyak 27.000 dapur telah siap beroperasi, hal itu menjadi sinyal positif bagi penyerapan tenaga kerja.

Terkait hal itu, Riandy menambahkan untuk memastikan program tersebut berjalan beriringan dengan stabilitas keuangan (fiskal) nasional maka diperlukan langkah penyesuaian yang cerdas.

Menurut dia, langkah yang bisa diambil pemerintah yakni melakukan penyesuaian frekuensi pemberian makan sebagai solusi untuk menjaga kredibilitas anggaran bukan mengurangi jangkauan wilayah atau menyasar hanya anak dari keluarga ekonomi kelas menengah ke bawah.

"Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit (Indonesia) terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu," katanya.

Menurut dia, langkah tersebut jauh lebih aman daripada mengubah total struktur program yang sudah berjalan, sehingga manfaat ekonomi bagi pekerja dapur dan penyedia bahan pangan tetap terjaga.

Selain efisiensi anggaran, Riandy juga menekankan pentingnya menjaga kualitas nutrisi sebagai investasi SDM jangka panjang, untuk itu pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan guna memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai dalam bentuk asupan bergizi bagi siswa.

Pemerintah perlu memperkuat pola sidak lapangan untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga, lanjutnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur menjadi kunci keberhasilan MBG ke depannya.

Selain itu, tambahnya, meski dampaknya terhadap produktivitas tenaga kerja baru akan terasa di masa depan, MBG dianggap sebagai langkah awal yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Riandy optimistis jika dikelola dengan manajemen yang tepat, MBG dapat menjadi bagian dari ekosistem pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Namun dia mengingatkan untuk memutar roda perekonomian sampai 8 persen tidak bisa hanya mengandalkan dari Program MBG saja.

Untuk menggerakkan ekonomi, butuh mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, namun perlu ada sektor-sektor lain yang harus ditingkatkan.

Sementara itu Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) Edwin Putra Kadege mengungkapkan keberadaan dapur MBG menghidupkan rantai ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama ibu rumah tangga, hingga berdayanya petani lokal.

Ia mengatakan saat ini dapur MBG yang dia kelola melayani sekitar 2.000 penerima manfaat yang tersebar di 15 sekolah mulai dari jenjang taman kanak-kanan (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).

"Kebutuhan akan bahan baku menjadi besar. Dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Kami membutuhkan puluhan bahkan ratusan kilogram sayur-sayuran seperti kacang-kacangan, wortel, atau sawi," katanya.

Edwin menambahkan, pihaknya ingin memberdayakan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) di sekitar SPPG. Dengan adanya MBG, manfaat tidak hanya dirasakan siswa sekolah namun juga masyarakat sekitar.