REGIONAL:
- Kamar Dagang China menyurati Presiden Prabowo terkait keluhan kebijakan investasi, pajak, serta regulasi tambang di Indonesia.
- Menkeu Purbaya menegaskan kebijakan DHE SDA dan royalti mineral tetap diprioritaskan demi kepentingan nasional Indonesia.
- Pemerintah Indonesia memastikan perusahaan asing yang tidak meminjam dana domestik akan dikecualikan dari aturan DHE SDA.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal surat dari Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce yang menyurati Presiden RI Prabowo Subianto soal keluhan investasi hingga masalah pajak di Indonesia.
Adapun kebijakan yang diprotes adalah rencana Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), yang mana eksportir wajib menyimpan devisa ekspor ke bank milik Pemerintah.
Menkeu Purbaya menilai kalau kebijakan DHE SDA seharusnya tidak masalah lantaran Pemerintah ingin mementingkan kepentingan nasional.
Meskipun aturan resmi belum diterbitkan, Purbaya membocorkan kalau aturan DHE SDA mengecualikan perusahaan apabila tidak meminjam uang di Indonesia.
"Kalau perusahaan nanti yang enggak pinjam uang di Indonesia, terbebas tuh dari DHE SDA," katanya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (14/5/2026).
"Jadi harusnya China enggak ada masalah," lanjutnya.
Selain itu, Purbaya juga menanggapi soal keluhan investor China terkait kenaikan pajak seperti tarif royalti mineral hingga bea keluar.
Meskipun kenaikan tarif royalti mineral masih rencana dan belum dikenakan, ia menilai kalau itu tidak masalah karena komoditas tersebut diambil dari Indonesia.
"Kalau mineralnya kan enggak apa-apa, itu punya kita mineralnya. Kalau dinaikin, ya mau pindah, pindah saja. Cari mineral di tempat mana dia? Perusahaan mana, kan belum dikenakan kan? Baru rencana. Biar saja. Tapi kita akan mementingkan kepentingan negara kita," tegasnya.
Lebih lanjut Purbaya mengatakan kalau pihaknya terus melakukan diskusi dengan para pengusaha China. Ia juga sempat pernah komplain agar perusahaan tersebut tidak melakukan bisnis ilegal.
"Saya udah komplain ke mereka, banyak pengusaha Cina di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah," pungkasnya.
Kadin China protes ke Prabowo
Sebelumnya Kamar Dagang China (Kadin China) di Indonesia mengirim surat protes ke Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini. Dalam surat itu ada enam poin keluhan yang disampaikan terkait kondisi investasi para perusahaan Tiongkok di Tanah Air.
Di antara yang disoroti adalah soal peraturan pemerintah yang terkait royalti hasil tambang, aturan kuota produksi nikel hingga pencabutan insentif kendaraan listrik di Indonesia.
Dalam surat tersebut Kadin China mengingatkan Prabowo bahwa banyak perusahaan China yang sudah berinvestasi di Indonesia, mendukung berbagai program pemerintah dan meningkatkan kesejahateraan di Tanah Air.
"Tetapi belakangan, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia menghadapi banyak masalah serius termasuk regulasi yang semakin ketat, penegakkan hukum yang berlebihan dan bahkan korupsi serta pemerasan oleh pihak berwenang. Masalah-masalah ini sangat mengganggu operasi bisnis, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang dan menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan Tiongkok terkait lingkungan bisnis saat ini serta perkembangan mereka di masa depan di Indonesia," bunyi surat tersebut.
TERPOPULER
