Rupiah Melemah Terus-menerus Akibat Kebijakan Pemerintah

Suara.com - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan rupiah kini menanggung tekanan akibat kebijakan pemerintah yang tidak sinkron dengan Bank Indonesia, selain akibat konflik di Timur Tengah.

Nilai tukar rupiah di pasar offshore atau luar negeri kini mendekati Rp18.000 per dolar AS. Pelemahan ini menjadikan rupiah sebatai salah satu mata uang dengan penurunan nilai paling buruk di antara negara berkembang bahkan di kawasan Asia.

Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5/2026) mengatakan fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif baik dibanding banyak negara berkembang lain.

Inflasi domestik masih terkendali, sektor perbankan relatif sehat dan pertumbuhan ekonomi masih positif. Namun, Fakhrul mengingatkan bahwa pasar saat ini tidak hanya melihat angka headline.

“Pasar melihat apakah Indonesia punya policy anchor yang cukup kuat untuk menghadapi era global baru yang jauh lebih volatile dan inflationary,” ujar dia.

Lebih lanjut, jelas Fakhrul, yang tengah diuji saat ini bukan hanya fundamental ekonomi, tetapi kredibilitas dan konsistensi kebijakan.

Ia mengamini bahwa faktor global turut menekan rupiah, mulai dari geopolitik dan fragmentasi perdagangan dunia, penguatan dolar AS, hingga tingginya imbal hasil (yield) US Treasury.

Akan tetapi, menurutnya, faktor domestik juga berperan karena pasar melihat adanya ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia juga menilai, sejumlah komunikasi kebijakan yang muncul mendadak di tengah sentimen pasar yang buruk turut memperbesar ketidakpastian.

“Ketika fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan adjustment harga sangat terbatas, maka BI dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras,” kata Fakhrul.

Ia juga menguraikan bahwa dalam kondisi normal, kenaikan harga energi global akan menekan inflasi, fiskal, harga domestik, dan nilai tukar.

Namun, ketika penyesuaian domestik dilakukan sangat hati-hati demi menjaga stabilitas sosial dan daya beli, maka tekanan akhirnya lebih banyak berpindah ke rupiah.  Penyesuaian itu antara lain dengan tetap mempertahankan subsidi BBM saat harganya minyak dunia naik dan nilai rupiah menurun terhadap dolar AS - mata uang yang digunakan untuk mengimpor minyak.

“Rupiah akhirnya menjadi shock absorber utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs,” jelas Fakhrul.

Menurutnya, hal tersebut yang membuat pelemahan rupiah saat ini tampak jauh lebih besar dibandingkan beberapa indikator ekonomi lainnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi saat ini relevan dengan teori Dornbusch Overshooting. Ketika harga domestik rigid sementara pasar keuangan bergerak cepat, maka nilai tukar akan bergerak jauh lebih ekstrem dibanding fundamentalnya.

“Inflasi yang seharusnya muncul di banyak tempat akhirnya terlalu banyak ditanggung oleh rupiah,” ujar dia.

Dia mengatakan, fenomena ini sering terjadi di negara berkembang yang memilih menjaga stabilitas harga domestik dalam jangka pendek.

Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi dilema besar antara menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas eksternal.

Fakhrul menilai, keputusan untuk menahan penyesuaian harga energi dapat dipahami dari sisi sosial dan politik. Namun konsekuensinya, tekanan ekonomi menjadi lebih terkonsentrasi di pasar keuangan.

“Kalau harga domestik dibuat rigid sementara tekanan global terus naik, maka pasar valuta asing akhirnya yang bergerak paling ekstrem,” ia memperingatkan.