Luhut Ungkap Prabowo Mau Kasih Bansos Tunai Rp5,4 Juta/Orang, Penerimanya Disaring Pakai AI

Suara.com - Pemerintah tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menghapus skema bantuan berbentuk barang dan menggantinya menjadi bantuan tunai langsung (direct cash transfer). Melalui sistem baru ini, setiap penerima manfaat berpotensi menerima bantuan hingga Rp5,4 juta per orang yang nantinya akan disaring menggunakan artificial intelligence alias AI.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus menekan kebocoran anggaran negara.

Menurut Luhut, seluruh data penerima bansos nantinya akan dipadukan dan dianalisis menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini akan digunakan untuk menyaring serta mengelompokkan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan.

"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).

Langkah digitalisasi bansos tersebut telah diuji coba melalui proyek percontohan di Banyuwangi, Jawa Timur. Luhut menyebut hasilnya cukup positif sehingga pemerintah mulai memperluas implementasi program ke 42 kabupaten dan kota di berbagai daerah.

Apabila tahap perluasan itu berjalan sesuai rencana, pemerintah akan melakukan implementasi nasional pada Oktober 2026 yang mencakup seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia.

"Kita belajar dari model ini nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional seluruh 514 kabupaten dan kota, dan kemudian presiden kami lapori," kata Luhut.

Dari sisi fiskal, pemerintah menilai sistem berbasis AI dan digital ini dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi belanja negara. Penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran diyakini mampu memangkas potensi salah sasaran dan menghemat anggaran hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan peluncuran Digital Single ID pada akhir tahun ini. Identitas digital tunggal tersebut akan mengintegrasikan berbagai data kependudukan dan bantuan sosial sehingga proses verifikasi penerima manfaat menjadi lebih akurat.

Dengan sistem baru tersebut, pemerintah berharap program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran di tengah upaya menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan kualitas belanja negara.