Fasilitas Motor Listrik hingga Dana Insentif Rp6 Juta MBG Mau Dihilangkan?

Suara.com - Pemerintah mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak hanya soal penggunaan motor listrik oleh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah juga membuka kemungkinan meninjau ulang skema biaya operasional yang selama ini mencapai Rp6 juta per hari.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan penataan program MBG dilakukan secara komprehensif. Seluruh aspek pelaksanaan program akan diperiksa untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai tujuan awal.

"Semua nanti akan kita lihat. Tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua sedang ditata," kata Prasetyo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, evaluasi dilakukan setelah pemerintah menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi program unggulan tersebut. Peninjauan mencakup tata kelola program, jumlah SPPG yang beroperasi, data penerima manfaat, hingga kebutuhan anggaran yang dinilai perlu dihitung ulang.

Sorotan juga mengarah pada skema biaya operasional SPPG yang selama ini mencapai Rp6 juta per hari. Prasetyo memastikan komponen tersebut masuk dalam daftar evaluasi bersama seluruh pos anggaran MBG lainnya.

"Semua komponen anggaran akan ditinjau ulang," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah menegaskan langkah tersebut bukan bentuk pemangkasan anggaran. Sebaliknya, evaluasi dilakukan untuk menghasilkan perhitungan kebutuhan dana yang lebih akurat dan efisien.

Prasetyo mengakui hasil penataan berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program dibandingkan estimasi sebelumnya. Namun, pemerintah masih menunggu hasil perhitungan ulang yang dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," katanya.

Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga tengah menginventarisasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Tujuannya agar seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak menimbulkan penyimpangan.

Pemerintah menargetkan proses evaluasi dan penataan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Namun, Prasetyo mengakui proses tersebut masih bergantung pada dinamika dan temuan selama evaluasi berlangsung.

Di tengah proses pembenahan, pemerintah memastikan layanan MBG tetap berjalan normal. SPPG yang telah beroperasi diminta terus melayani masyarakat tanpa gangguan, sembari kualitas program tetap diawasi secara ketat.

"Kita tidak ingin ada penurunan kualitas layanan kepada masyarakat selama proses penataan berlangsung," ujar Prasetyo.