Bahlil Minta KKKS Lambat Kembalikan Konsesi Migas ke Negara

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mendesak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah memegang konsesi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) untuk segera mengeksekusi proyeknya. Jika tak sanggup, konsesi diminta dikembalikan kepada negara.

"Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan," kata Bahlil saat membuka Forum Ekonomi Hulu Migas 2026 di Jakarta yang dikutip pada Jumat (30/10/2026).

Peringatan tersebut juga ditujukan kepada PT Pertamina (Persero). Bahlil menegaskan status Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan alasan untuk memperlambat eksekusi proyek.

Bila Pertamina tak sanggup mengelola mandiri, ia meminta porsi pengelolaan dibagikan kepada perusahaan lain.

"Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat," ujarnya.

Langkah tegas ini diambil menyusul tingginya ketergantungan impor minyak mentah nasional akibat meleburnya selisih antara konsumsi dan produksi.

Kebutuhan minyak nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari (bph), sementara produksi atau lifting dalam negeri baru berkisar 600 ribu hingga 650 ribu bph.

Meski penerapan program biodiesel B50 mampu mensubstitusi kebutuhan sekitar 250 ribu hingga 300 ribu bph, Indonesia masih harus mengimpor 700 ribu hingga 750 ribu bph minyak mentah untuk menutup defisit harian.

"Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting," lanjut Bahlil.

Di sisi lain, upaya mendongkrak produksi terkendala kondisi mayoritas sumur minyak nasional yang sudah tua, yang memicu penurunan lifting secara konstan dalam satu dekade terakhir.

Oleh karena itu, Bahlil mendorong KKKS menerapkan rekayasa teknologi dan inovasi guna mengoptimalkan sumur-sumur eksisting, merujuk pada keberhasilan optimalisasi produksi ExxonMobil di Blok Cepu, Jawa Jawa Timur.

Pengetatan operasional ini dinilai mendesak di tengah lonjakan harga minyak dunia, tren penguatan permintaan global, serta dinamika geopolitik yang memicu tiap negara memproteksi pasokan energinya.

Bahlil menyebut, instruksi percepatan ini merupakan langkah krusial untuk mengejar target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada periode 2029–2030.