Industri Manufaktur Didesak Beralih ke Energi Hijau, Jangan Tunggu Sampai Kalah Saing

Suara.com - Meningkatnya tekanan biaya energi, tuntutan pasar global terhadap produk rendah karbon, serta semakin terbukanya peluang pemanfaatan energi terbarukan mendorong industri manufaktur Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi hijau. Hal tersebut mengemuka dalam Green Energy Solutions Forum for Manufacture Owners yang digelar di Bandung, Rabu (10/6), dan menghadirkan pelaku industri, pemilik manufaktur, serta pemangku kepentingan energi terbarukan untuk membahas strategi peningkatan daya saing industri melalui energi surya.

CEO Trivigo, Kunadi Setiadi, menegaskan bahwa saat ini terdapat tiga faktor besar yang bergerak secara bersamaan dan menjadi momentum terbaik bagi industri untuk mulai beralih ke energi hijau. Menurutnya, dukungan regulasi yang semakin terbuka, harga teknologi panel surya yang semakin terjangkau, serta tuntutan pasar global terhadap jejak karbon produk Indonesia menjadi kombinasi yang jarang terjadi dalam satu waktu.

"Ada tiga hal yang jarang sekali bergerak bersamaan, dan ketiganya sedang bergerak sekarang. Regulasi semakin mendukung, harga teknologi semakin kompetitif, dan tekanan pasar global terhadap jejak karbon semakin nyata. Ketika ketiga faktor ini sudah sejajar, menunda keputusan justru menjadi kerugian yang kita pilih sendiri," ujar Kunadi.

Kunadi menjelaskan, tekanan biaya energi kini menjadi salah satu tantangan terbesar sektor manufaktur. Pada industri tekstil, misalnya, biaya listrik dapat menyumbang hingga 15–25 persen dari total biaya produksi. Di tengah persaingan ekspor yang semakin ketat, efisiensi energi menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi margin usaha dan kemampuan perusahaan memenangkan pasar internasional.

"Pabrik tidak bangkrut dalam semalam karena tagihan listrik. Namun margin akan terus menyempit dari tahun ke tahun sampai suatu saat perusahaan menyadari bahwa mereka sudah tidak lagi kompetitif. Energi menjadi fondasi utama daya saing industri," tegas Kunadi.

Dalam forum tersebut, Kunadi juga menepis anggapan bahwa investasi energi surya masih terlalu mahal. Menurutnya, banyak pelaku industri masih berfokus pada nilai investasi awal tanpa melihat manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh perusahaan.

"Pertanyaan yang benar bukan berapa biaya pemasangannya, tetapi berapa biaya yang harus ditanggung jika kita tidak melakukannya. Dengan kondisi teknologi dan skema pembiayaan saat ini, banyak proyek dapat mencapai pengembalian investasi dalam empat hingga enam tahun, sementara manfaat penghematan bisa dinikmati hingga puluhan tahun berikutnya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari, menyampaikan bahwa periode 2026–2028 merupakan momentum penting bagi percepatan adopsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sektor industri. Menurut AESI, pemanfaatan energi surya di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan positif, terutama dari sektor manufaktur yang saat ini menjadi pengguna terbesar PLTS atap nasional.

"Adopsi energi surya di sektor industri tumbuh secara konsisten dan arahnya sudah sangat positif. Saat ini sekitar 81 persen kapasitas PLTS atap nasional digunakan oleh sektor industri. Namun jika dibandingkan dengan potensi teknis energi surya Indonesia yang sangat besar, pemanfaatannya masih di bawah satu persen. Artinya, ruang pertumbuhan ke depan masih sangat luas," ujar Mada Ayu.

Menurut AESI, kombinasi dukungan kebijakan, peningkatan kuota PLTS atap, percepatan permintaan dari sektor industri, serta tuntutan pasar global terhadap praktik bisnis berkelanjutan menjadi faktor utama yang mendorong adopsi energi surya semakin cepat dalam beberapa tahun ke depan.

"Empat faktor besar sedang bergerak bersamaan saat ini, yaitu kuota PLTS yang masih tersedia meski semakin cepat terserap, permintaan industri yang terus meningkat, dukungan kebijakan pemerintah yang semakin kuat, serta tekanan pasar global yang semakin nyata. Perusahaan yang bergerak lebih awal akan memiliki keuntungan lebih besar dalam mengamankan daya saing bisnisnya di masa depan," kata Mada.

AESI menilai bahwa tuntutan ESG, transparansi jejak karbon dalam rantai pasok global, serta implementasi penuh Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa sejak awal 2026 semakin mempertegas bahwa energi bersih bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi industri yang ingin mempertahankan akses pasar internasional.

Karena itu, AESI terus mendorong penyempurnaan regulasi, memperkuat standar kualitas dan bankability proyek, serta menjadi jembatan antara industri, regulator, PLN, dan pelaku usaha surya guna mempercepat transformasi energi nasional.

Menutup forum, Kunadi mengingatkan bahwa energi hijau kini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan faktor penentu akses pasar dan keberlangsungan bisnis di masa depan.

"Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, penggunaan energi surya di sektor industri tidak lagi menjadi pembeda, melainkan standar minimum. Perusahaan yang bergerak lebih cepat akan menikmati keuntungan kompetitif yang sulit dikejar oleh mereka yang terlambat. Waktunya bukan besok, bukan tahun depan, tetapi sekarang," pungkas Kunadi.