REGIONAL:
- Bahlil jamin pemadaman listrik tak terulang pada 2026.
- Pasokan batu bara PLN masih kurang 18-20 juta ton.
- Pemerintah bentuk tim khusus amankan pasokan PLN.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pemadaman listrik akibat gangguan pasokan batu bara ke PT PLN (Persero). Pemerintah menjamin kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik nasional tetap terjaga hingga akhir tahun.
"Insya Allah enggak ada (lagi pemadaman)," kata Bahlil usai menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/6/2026).
Bahlil mengungkapkan kebutuhan batu bara PLN sepanjang 2026 mencapai 154 juta ton. Hingga pertengahan tahun, pasokan yang telah tersedia mencapai 134 juta ton. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 18-20 juta ton yang harus dipenuhi.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut belum mengkhawatirkan. Bahlil optimistis sisa kebutuhan batu bara dapat segera dipenuhi sehingga operasional pembangkit listrik PLN tetap berjalan normal.
Untuk memastikan pasokan aman, pemerintah akan membentuk tim khusus pengadaan batu bara PLN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim ini melibatkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Inspektorat Jenderal ESDM, BPKP, hingga PLN.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan teknis yang selama ini menyebabkan batu bara yang sudah dialokasikan tidak selalu sampai ke pembangkit listrik tepat waktu.
Menurut Bahlil, persoalan utama bukan hanya ketersediaan batu bara, melainkan juga eksekusi distribusi dan pengawasan di lapangan. Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi dan transparansi seluruh pihak agar rantai pasok energi berjalan lebih efektif.
Di sisi lain, Bahlil menyoroti besarnya dukungan negara terhadap PLN. Selain memperoleh batu bara dengan skema khusus dan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), perusahaan listrik pelat merah itu juga menerima subsidi dan kompensasi dari pemerintah.
Karena mendapat dukungan besar dari APBN, pemerintah menilai pengawasan terhadap biaya operasional PLN harus diperketat. Tujuannya agar beban keuangan negara tidak semakin membengkak akibat tingginya biaya operasional (OPEX).
"Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah subsidi energi digunakan secara efisien, sehingga pasokan listrik tetap andal tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan," tegas Bahlil.
Dengan penguatan pengawasan dan pembentukan tim khusus batu bara, pemerintah berharap risiko gangguan pasokan energi dapat ditekan dan keandalan listrik nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan listrik nasional.
TERPOPULER
