Ekspor Sawit Terancam Mandek, Pengusaha Wanti-wanti Layanan DSI

Suara.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan PT Danantara Sumberdaya Investama (DSI) sebelum perusahaan tersebut mengambil peran lebih besar dalam aktivitas ekspor komoditas strategis.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan pelaku usaha tidak mempermasalahkan pembentukan PT DSI. Namun, pengusaha masih ragu kemampuan perusahaan tersebut dalam menjaga kecepatan layanan dan kelancaran transaksi ekspor yang selama ini berjalan.

Menurut dia, faktor kecepatan sangat penting dalam perdagangan minyak sawit karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pembeli atau buyer dan pelaksanaan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

"Tapi kan dari segi lain kan nanti mesti dilihat kira-kira buyer bagaimana, kecepatan PT DSI bagaimana. Kan mesti banyak faktor kan. Kecepatan memutuskan, kecepatan misalnya ada pesanan seperti apa kan gitu," ujar Eddy kepada Suara.com, Kamis (18/6/2026).

Ia mengingatkan jangan sampai perubahan mekanisme ekspor justru membuat proses bisnis menjadi lebih lambat. Kondisi tersebut, jelas Eddy, berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan pembeli internasional yang selama ini terbiasa dengan proses transaksi yang cepat.

"Itu jadi kan jangan sampai buyer nanti misalnya, 'Wah, kok jadi lambat nih,' nah nah kan bisa begitu," imbuhnya.

Karena itu, Eddy menilai masa transisi yang sedang berjalan harus dimanfaatkan untuk menguji kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan proses bisnis yang akan dijalankan PT DSI sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.

Menurut dia, pemerintah juga perlu melihat secara detail dampak implementasi kebijakan terhadap rantai pasok industri sawit yang memiliki karakteristik berbeda dengan sektor lainnya.

Eddy menjelaskan produksi sawit tidak bisa dihentikan begitu saja ketika terjadi hambatan di hilir. Buah sawit harus terus dipanen dan diolah karena memiliki masa simpan yang terbatas.

"Nah itu harus dalam perjalanan ini makanya saya bilang belum tentu. Kita lihat nanti dalam perjalanan ini sistemnya bagaimana, terus kemudian kesiapan personelnya bagaimana. Apa semua itu harus, harus betul-betul detail dilihat. Jangan sampai nanti justru yang dirugikan semua, bukan hanya ini, negara dirugikan, masyarakat juga dirugikan, petani. Semua lah kalau, kalau macet semuanya kan dirugikan," katanya.

Meski demikian, GAPKI menegaskan tidak menolak keberadaan PT DSI. Organisasi tersebut mendukung langkah pemerintah meningkatkan transparansi ekspor selama implementasinya dilakukan secara hati-hati dan melibatkan pelaku usaha.

"Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka, mereka mau ini, kerja sama. Jadi saya rasa kalau mereka mau kerja sama tidak ada masalah gitu loh," pungkas Eddy.