Wacana Rokok Murah untuk Masyarakat Bawah Dikritik, Ancam Penerimaan Cukai Negara

Suara.com - Wacana pemberian ruang bagi industri untuk memproduksi rokok khusus kalangan menengah ke bawah menuai kritik dari sejumlah kalangan. Kebijakan yang diusulkan melalui skema cukai khusus dan kenaikan ambang batas produksi rokok hingga di atas 3 miliar batang per tahun dinilai berpotensi memperluas peredaran rokok murah sekaligus menggerus potensi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT).

Isu tersebut kembali mengemuka setelah Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengusulkan adanya ruang bagi pengusaha rokok untuk memproduksi rokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan maraknya peredaran rokok ilegal di pasar.

Namun, usulan tersebut mendapat sorotan dari sejumlah pengamat. Project Lead for Tobacco Control Center Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia, menilai kebijakan tersebut justru berisiko memperbanyak keberadaan rokok murah di pasaran.

Menurut Beladenta, kenaikan batas produksi pada kelompok sigaret kretek mesin (SKM) yang menikmati tarif cukai lebih rendah akan membuat lebih banyak perusahaan tetap berada di golongan tarif rendah meskipun kapasitas produksinya meningkat signifikan.

"Dengan dia bisa memproduksi lebih banyak lagi tarif cukai yang cukup rendah, itu tentu bisa semakin memperbanyak keberadaan rokok murah di pasaran," ujarnya.

Beladenta menjelaskan, saat ini tarif cukai SKM terbagi menjadi dua golongan. Golongan I dikenakan tarif Rp1.231 per batang, sementara Golongan II dengan batas produksi hingga 3 miliar batang dikenakan tarif Rp746 per batang. Dengan selisih tarif mencapai Rp485 per batang, kebijakan menaikkan batas produksi dinilai dapat mengurangi potensi penerimaan negara.

Menurutnya, semakin banyak produsen yang bertahan di golongan tarif rendah, semakin besar pula penerimaan negara yang berpotensi hilang. Kondisi tersebut, kata dia, bahkan sudah terlihat dalam dua tahun terakhir ketika target optimalisasi penerimaan cukai belum sepenuhnya tercapai.

"Ini justru akan merugikan dari sisi penerimaan karena potensi untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar itu tidak tercapai. Dan ini sudah terlihat dari dua tahun terakhir," katanya.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Center of Human and Economic Development (CHED) ITB, Roosita Meilani Dewi. Ia menilai kenaikan batas produksi pada golongan tarif rendah akan memberi ruang lebih besar bagi perusahaan rokok besar untuk memperluas pasar produk murah tanpa harus berpindah ke golongan tarif yang lebih tinggi.

Menurut Roosita, kondisi tersebut berpotensi memperparah fenomena downtrading, yakni peralihan konsumen dari rokok dengan harga lebih mahal ke produk yang lebih murah akibat tekanan daya beli. Akibatnya, konsumsi rokok dikhawatirkan justru meningkat.

"Menaikkan batas produksi di golongan tarif rendah akan membuat pabrikan besar bisa membanjiri pasar dengan rokok murah tanpa perlu naik kelas ke tarif cukai yang lebih tinggi. Ini akan memperparah fenomena downtrading dan memicu lonjakan konsumsi," ujarnya.

Ia menambahkan, pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan tersebut adalah perusahaan-perusahaan besar yang saat ini berada di sekitar ambang batas produksi dan berpotensi naik ke golongan tarif yang lebih tinggi.

"Pihak yang paling diuntungkan adalah korporasi rokok besar yang mendapat insentif untuk tidak naik ke Golongan 1," sebutnya.

Karena itu, Roosita mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif dan penguatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif dalam menjaga penerimaan negara sekaligus mengurangi celah yang dimanfaatkan pelaku industri.

"Prioritas utama pemerintah haruslah menyederhanakan struktur tarif cukai dan mempersempit celah harga antar golongan, bukan malah memperlonggar batas produksinya," pungkasnya.