Haris Rusly Moti: Ada Kaum Oligarki Serakahnomic di Balik Narasi 1998 Redux

Suara.com - Haris Rusly Moti, eksponen gerakan reformasi 98 dari Universitas Gadjah Mada, menilai terdapat indikasi sistematis kelompok yang ia sebut 'oligarki serakahnomic' untuk menciptakan instabilitas nasional.

Pemrakarsa 98 Resolution Network tersebut mengatakan, upaya instabilitas nasional itu dilakukan untuk keuntungan finansial pribadi.

"Ini mirip dengan apa yang terjadi pada masa krisis moneter puluhan tahun silam," kata Haris Rusly Moti, Selasa (23/6/2026).

Haris menilai, narasi kegelapan ekonomi yang belakangan ini menghiasi lini masa media sosial bukanlah aspirasi murni dari rakyat, melainkan desain besar.

“Kaum oligarki serakahnomic itu terobsesi mengulangi mega-perampokan, yang pernah mereka lakukan dengan menunggangi krisis moneter dan gerakan mahasiswa tahun 1998," kata dia.

Jejak Sejarah: Mega-Perampokan di Balik Krisis

Menurutnya, untuk memahami kekhawatiran ini, publik perlu menoleh kembali pada sejarah kelam tahun 1997-1998.

Kala itu, Indonesia tidak hanya dihantam badai ekonomi global, tetapi juga dieksploitasi oleh aktor-aktor finansial internasional dan domestik.

Haris menyebutkan peran tokoh luar negeri dan pusat keuangan regional, yang memfasilitasi pengurasan kekayaan negara.

“Krisis moneter tahun 1997 dan 1998 dengan koordinator lapangan George Soros dan pelaksana lapangannya perusahaan hedge fund atau fund manager yang berpusat di Singapura, berhasil menggelar karpet merah mega-perampokan terhadap keuangan dan kekayaan Indonesia”, urai Haris.

Ia menegaskan, kerugian yang dialami negara saat itu tidak main-main. Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), menjadi bukti nyata bagaimana dana talangan darurat justru disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang.

“Kerugian negara akibat perampokan tersebut mencapai ratusan triliun rupiah akibat penyalahgunaan dana talangan darurat dari Bank Indonesia. Negara tetangga kita, Singapura, kelimpahan duit segar BLBI yang diparkir para perampok di sana”, ujar Haris .

Narasi "1998 Redux": Bukan Gerakan Akar Rumput

Haris mencermati, kemunculan tagar seperti #1998Redux atau narasi Indonesia bangkrut di media sosial saat ini memiliki pola yang mencurigakan.

Melalui kacamata analitik, gerakan ini tidak menunjukkan karakteristik gerakan sosial yang lahir dari keresahan rakyat di tingkat bawah (bottom-up), melainkan digerakkan dari atas (top-down).

“Narasi atau tagar ‘1998 redux’, mengulangi 1998, tidak lahir secara buttom up dari gerakan sosial dan gerakan mahasiswa. Jika kita perhatikan di analitik, narasi 1998 redux diorkestrasi secara top down oleh oligarki serakahnomic melalui akun proxy media sosial”, lanjut Haris.

Tujuan utama dari destabilisasi ini, menurut Haris, adalah untuk menciptakan kekosongan kekuasaan dan hukum yang bisa dimanfaatkan kembali.

Ia merujuk pada analisis intelijen asing pasca-reformasi yang melihat Indonesia sebagai wilayah yang tidak bertuan secara sistemik.

“Ketika situasi ekonomi dan politik kacau, hukum dan konstitusi tidak tegak, maka situasi tersebut ibarat ruang atau tanah kosong tanpa tuan yang memberi keleluasaan mereka melakukan perampok sesuka hati mereka", tegas Haris.

Ketakutan Oligarki terhadap Kebijakan Prabowo

Lantas, mengapa narasi ini muncul sekarang? Haris berpendapat kelompok oligarki saat ini sedang berada dalam posisi terdesak.

Langkah-langkah tegas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan Pasal 33 UUD 1945 dan pemberantasan korupsi menjadi ancaman nyata bagi mereka.

“Jadi motivasi dibalik narasi 1998 redux dan sale Indonesia bukan untuk melakukan perubahan yang berpihak pada kepentingan negara dan rakyat. Kaum oligarki serakahnomic itu justru terobsesi menciptakan kembali situasi destabilisasi dan krisis multidimensi seperti tahun 1998 untuk melakukan perampokan terhadap kekayaan Indonesia”, jelas Haris.

Haris menambahkan, ketakutan akan kebangkrutan sebenarnya bukan dialami oleh negara, melainkan oleh para spekulan tersebut.

“Kenapa saya mengatakan demikian, karena sebetulnya yang terancam nasibnya gelap gulita dan bangkrut, bukan negara Indonesia, tapi kaum oligarki serakahnomic. Peluang mereka terkunci melalui menumpuk kekayaan yang bersumber dari perampokan terhadap keuangan negara dan SDA Indonesia," ujar Haris.

Ia juga menyoroti fenomena kampanye negatif seperti ajakan membuang Rupiah atau melarikan aset ke luar negeri.

Menurutnya, mustahil rakyat kecil yang melakukan hal tersebut. “Menurut saya yang mempunyai kemampuan untuk melakukan sale Indonesia, buang Rupiah dan kabur dari Indonesia adalah kaum oligarki serakahnomic yang punya kekayaan melimpah yang diperoleh dari perampokan terhadap sumber daya alam dan kekayaan Indonesia”, tegas Haris.