- Produsen sawit dinilai lebih memilih ekspor karena margin lebih besar.
- Pasokan Minyakita terganggu, harga masih di atas HET di sejumlah daerah.
- CORE dorong BUMN dan koperasi jadi penyeimbang pasar minyak goreng.
Suara.com - Harga minyak goreng rakyat Minyakita yang masih kerap dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) dinilai tidak lepas dari minimnya insentif bagi produsen sawit untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai pelaku usaha lebih tertarik menyalurkan produk mereka ke pasar ekspor yang menawarkan keuntungan lebih besar dibandingkan skema Domestic Market Obligation (DMO).
Menurut Eliza, tipisnya margin keuntungan dari program DMO minyak goreng membuat perusahaan sawit cenderung memprioritaskan pasar luar negeri. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada pasokan minyak goreng rakyat di dalam negeri, termasuk Minyakita yang masih sulit dijaga ketersediaan dan kestabilan harganya di berbagai daerah.
"Ini strategi perusahaan minyak sawit karena DMO minyak goreng ini marginnya tipis sekali dibandingkan ekspor. Karena prinsipnya swasta memaksimalkan profit. Ekspor lebih menguntungkan sehingga pemenuhan dalam negeri dinomorduakan," ujar Eliza kepada Suara.com, Senin (23/6/2026).
Ia menjelaskan, sebagai entitas bisnis, perusahaan swasta secara alami akan mengalokasikan produknya ke pasar yang memberikan tingkat keuntungan lebih tinggi. Akibatnya, kebutuhan minyak goreng domestik kerap kalah bersaing dengan permintaan ekspor yang dinilai lebih menguntungkan.
Eliza menegaskan persoalan Minyakita tidak bisa diselesaikan hanya dengan menaikkan atau menyesuaikan harga eceran tertinggi. Pemerintah perlu menyentuh akar masalah, yakni memperbaiki sistem pasokan dan menciptakan insentif yang lebih menarik bagi produsen agar mau menyalurkan lebih banyak minyak goreng ke pasar domestik.
Di sisi lain, ia menyoroti dominasi perusahaan swasta dalam industri pengolahan crude palm oil (CPO) nasional. Menurutnya, pemerintah saat ini belum memiliki kapasitas hilirisasi sawit yang cukup kuat untuk menjadi penyeimbang pasar.
Akibatnya, kebijakan pemerintah yang bertujuan menyediakan minyak goreng murah bagi masyarakat sering kali berbenturan dengan kepentingan bisnis perusahaan yang lebih memilih mengekspor produk demi meraih margin keuntungan lebih besar.
"Besarnya penguasaan swasta dalam pengolahan CPO dan pemerintah belum punya hilirisasi kelapa sawit yang memadai. Jadinya keinginan pemerintah menyediakan minyak murah bertabrakan dengan keinginan swasta yang memaksimalkan profit dengan mengekspor," katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Eliza mendorong pemerintah memperkuat peran badan usaha milik negara (BUMN), khususnya di sektor minyak goreng. Kehadiran BUMN dinilai penting sebagai penyeimbang pasar guna menjaga ketersediaan pasokan dan menekan gejolak harga.
Ia mencontohkan dukungan terhadap target PTPN dalam meningkatkan produksi minyak goreng hingga 1,8 juta ton per tahun. Selain itu, sebagian alokasi CPO milik PTPN juga dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Minyakita dan pasar domestik.
"Seperti mendukung target PTPN menaikkan produksi minyak goreng menjadi 1,8 juta ton per tahun. Selain itu, beri prioritas alokasi CPO PTPN untuk Minyakita atau kebutuhan domestik," ujarnya.
Tak hanya mengandalkan BUMN, Eliza juga mengusulkan pemberdayaan koperasi petani dan pelaku usaha kecil agar dapat terlibat langsung dalam pengolahan serta distribusi minyak goreng. Langkah ini diyakini dapat mengurangi dominasi perusahaan besar, meningkatkan nilai tambah bagi petani, sekaligus menciptakan harga minyak goreng yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Menurutnya, selama ini petani masih banyak menjual hasil sawit dalam bentuk bahan mentah. Padahal, jika diberikan akses pengolahan dan dukungan usaha, petani dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari produk hilir yang bernilai tambah tinggi.
"Masyarakat kita harus diberdayakan, diberi kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya agar menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, tidak menjual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi minyak. Petani untung karena mendapat nilai tambah, masyarakat untung karena harga bisa menjadi lebih murah," pungkasnya.