REGIONAL:
- Teuku Jusuf Muda Dalam menjabat Menteri Urusan Bank Sentral dan Gubernur BI kelima pada 13 November 1963.
- Ia ditangkap pada Maret 1966 akibat korupsi dana negara, gaya hidup mewah, dan latar belakang politiknya.
- Pengadilan menjatuhkan vonis mati pada September 1966 karena penyelewengan dana yang merugikan keuangan negara secara masif.
Suara.com - Keputusan mundurnya Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) baru-baru ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga memutar kembali ingatan masyarakat pada lembaran sejarah kepemimpinan bank sentral di Indonesia. Di tengah perbincangan hangat tersebut, nama Teuku Jusuf Muda Dalam, Gubernur BI ke-5, mendadak kembali mencuat dan ramai dibahas.
Bukan tanpa alasan nama Jusuf Muda Dalam kembali dikenang. Ia adalah satu-satunya Gubernur sekaligus Menteri Urusan Bank Sentral dalam sejarah Republik Indonesia yang kariernya berakhir di tiang gantungan hukum, dengan rekor kerugian negara yang fantastis di masanya.
Profil Teuku Jusuf Muda Dalam
Lahir di Sigli, Aceh, pada 1 Desember 1914, Jusuf bukanlah rakyat jelata. Gelar "Teuku" di depan namanya mengukuhkan statusnya sebagai keturunan bangsawan Aceh.
Privilese ini, dipadukan dengan kecerdasan yang tajam, mengantarkannya menyeberang ke Belanda pada tahun 1936 untuk mendalami ilmu ekonomi di Economische Hogeschool, Rotterdam. Bagi seorang pemuda dari tanah jajahan, pencapaian ini teramat luar biasa.
Di Eropa, Jusuf muda hidup di tengah pusaran ideologi yang bergejolak. Saat fasisme rezim Nazi Jerman menebar teror pada periode 1943–1944, Jusuf memilih jalur perlawanan dengan bergabung dalam gerakan bawah tanah.
Ia juga aktif di organisasi Perhimpunan Indonesia (PI). Kemampuannya dalam merangkai kata membawanya menjadi wartawan De Waarheid, sebuah surat kabar milik Partai Komunis Belanda, di mana ia rajin menyuarakan gelora revolusi Indonesia.
Manuver Politik: Dari Kiri ke Nasionalis
Setelah masa Perang Dunia II usai, Jusuf pulang ke Tanah Air. Pada tahun 1947, ia resmi berkarier di Kementerian Pertahanan di Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota revolusi, dengan fokus pada divisi propaganda. Di fase ini, haluan politiknya berlabuh pada Partai Komunis Indonesia (PKI).
Namun, badai politik lekas menghantamnya. Konflik internal militer yang dipicu program Rekonstruksi dan Rasionalisasi (Rera) melahirkan Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Madiun pada 1948.
FDR dituduh berupaya mendirikan Negara Soviet dan memberontak. Jusuf, yang saat itu menjabat Ketua Seksi Ekonomi PKI Yogyakarta, sempat dipenjara di Wirogunan, namun berhasil lolos berkat kekacauan saat agresi militer Belanda. Ia bahkan sempat melenggang ke kursi DPR sebagai wakil PKI pada 1949.
Ketidakcocokan ideologi akhirnya membuat Jusuf meninggalkan PKI pada 1951. Ia bermanuver dan bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 1954, menduduki posisi strategis di Seksi Keuangan dan Ekonomi, serta kembali menjadi anggota DPR.
Karir Mentereng
Kariernya di sektor keuangan mulai bersinar saat Margono Djojohadikusumo menariknya ke Bank Negara Indonesia (BNI) pada 1956.
Kariernya melesat, ia menjadi Direktur pada 1957, merengkuh posisi Presiden Direktur pada 1959, hingga mencapai puncaknya pada 13 November 1963 ketika Presiden Sukarno menunjuknya sebagai Menteri Urusan Bank Sentral merangkap Gubernur Bank Indonesia (menggantikan Soemarno).
TERPOPULER
