- Purbaya sebut Moody's dan Fitch "offside" soal ekonomi Indonesia.
- Pertumbuhan 5,6% disebut bukti lembaga pemeringkat salah ukur.
- S&P dinilai lebih objektif usai mengkaji kebijakan pemerintah.
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik keras kepada dua lembaga pemeringkat kredit global, Moody's dan Fitch Ratings. Menurutnya, kedua lembaga tersebut "offside" karena terlalu cepat menerbitkan outlook negatif terhadap peringkat utang Indonesia sebelum melihat data resmi kinerja ekonomi.
Purbaya mengaku sempat kebingungan ketika Moody's dan kemudian Fitch sama-sama mengubah prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif. Padahal, menurutnya, berbagai indikator fundamental ekonomi menunjukkan kondisi Indonesia masih solid.
"Saya sudah bingung tuh waktu Moody's ngeluarin outlook negatif, terus nggak lama Fitch juga outlook-nya negatif. Padahal, saya sudah jelasin macam-macam, wah bahwa kita bagus, segala macam," ujar Purbaya di GIIAS, ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (4/8/2026).
Menurut Purbaya, kesalahan terbesar kedua lembaga tersebut adalah mengeluarkan penilaian sebelum data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 dipublikasikan. Setelah data resmi keluar dan menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,6%, ia menilai asumsi Moody's dan Fitch terbukti meleset.
"Rupanya mereka offside karena mereka keluarkan itu sebelum angka triwulan pertama keluar. Begitu angka triwulan pertama keluar 5,6%, harusnya kelihatan betul mereka salah ukur ekonomi kita," tegasnya.
Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi yang berada di level 5,6% menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan global. Karena itu, ia mempertanyakan dasar penilaian yang digunakan Moody's dan Fitch saat mengeluarkan prospek negatif.
Di sisi lain, Purbaya justru memberikan apresiasi kepada S&P Global Ratings. Menurutnya, lembaga tersebut memilih melakukan pembahasan secara lebih komprehensif dengan pemerintah sebelum mengambil kesimpulan.
Ia mengatakan S&P menggali lebih dalam mengenai arah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, hingga strategi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"S&P tidak mengulangi kesimpulan yang sama. Dia diskusikan dengan kita dengan detail dan melihat kebijakan fiskal seperti apa, moneter seperti apa, kebijakan Pak Prabowo seperti apa. Akhirnya mereka bisa melihat memang kita bergerak ke arah yang betul," kata Purbaya.