Kronologi Prabowo Ngaku Siap Jadi Mediator Korsel Hingga Ditolak oleh Korea Utara

Suara.com - Upaya Indonesia untuk memainkan peran strategis sebagai jembatan perdamaian di Semenanjung Korea menemui jalan terjal. Ambisi diplomasi yang sempat mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya terbang ke Pyongyang untuk menjadi mediator antara Korea Selatan dan Korea Utara harus berbenturan dengan realitas politik kawasan.

Pemerintah Korea Utara secara resmi menolak usulan dialog yang dimediasi oleh Indonesia, memperpanjang kebuntuan diplomasi antara kedua negara bertetangga tersebut.

Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan dinamika intens dalam diplomasi luar negeri Indonesia yang mengedepankan prinsip bebas aktif. Dari pembicaraan tingkat tinggi di Seoul hingga pengumuman resmi di Jakarta dan respons akhir dari Pyongyang, terdapat kronologi penting yang menarik perhatian publik internasional maupun pembaca domestik.

Kronologi di Seoul dan Pembicaraan Kekuatan Menengah

Kronologi diplomasi ini bermula pada 1 April 2026, ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Seoul dan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Cheong Wa Dae atau Istana Kepresidenan Republik Korea.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua kepala negara membahas secara mendalam posisi strategis Indonesia dan Korea Selatan sebagai negara kekuatan menengah (middle power).

Spektrum middle power merujuk pada negara-negara dengan kapasitas ekonomi serta militer menengah yang tidak tergolong sebagai negara adidaya, namun memiliki pengaruh signifikan dalam stabilitas global.

Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Jakarta dan Seoul berbagi kekhawatiran serta kepentingan yang identik terkait perdamaian kawasan. Kedua negara juga sepakat untuk memperluas cakupan kerja sama bilateral, termasuk pada sektor pertahanan dan keamanan energi.

Di balik agenda resmi tersebut, Presiden Lee Jae-myung ternyata menyampaikan permintaan khusus kepada Presiden Prabowo.

Pemerintah Korea Selatan, yang di bawah kepemimpinan Lee terus mencari cara untuk meredakan ketegangan dengan Pyongyang, melihat posisi unik Indonesia yang memiliki hubungan diplomatik harmonis dengan kedua belah pihak di Semenanjung Korea.

Pengakuan Prabowo

Fakta mengenai permintaan rahasia dalam pertemuan di Seoul baru diungkapkan ke publik oleh Presiden Prabowo empat bulan kemudian.

Saat berpidato di hadapan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta asosiasi pengusaha se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (31/7/2026), Prabowo membagikan cerita mengenai ajakan dialog tersebut.

"Saat kunjungan saya terakhir di Seoul, Presiden Korea Selatan meminta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog," kata Prabowo saat berpidato di hadapan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada Jumat, 31 Juli 2026.

Prabowo menyambut tawaran tersebut dengan antusiasme tinggi. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan misi diplomatik ke Pyongyang apabila diminta secara resmi oleh pemerintah Korea Selatan demi kemanusiaan dan stabilitas regional.

"Wah, saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia meminta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat," ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini menirukan jawabannya kepada Lee Jae Myung.

Menurut Prabowo, permintaan tersebut menjadi bukti konkret bahwa kebijakan politik luar negeri nonblok yang dianut Indonesia diakui oleh dunia internasional.

Sikap netral membuat Indonesia diterima oleh berbagai blok kekuatan global karena dianggap tidak memiliki agenda tersembunyi untuk mencampuri urusan domestik negara lain.

"Itu yang kita pegang teguh," tutur mantan menteri pertahanan tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia senantiasa menjaga hubungan baik dengan seluruh kekuatan besar dan negara tetangga, mulai dari Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jepang, India, Australia, hingga Papua Nugini.

"Kita ada masalah kadang-kadang, ada yang mau separatis. Tapi kita baik sama tetangga kita, sama Papua Nugini kita baik," ucapnya.

Respon Korea Selatan dan Rekam Jejak Mediasi

Pernyataan terbuka Prabowo di Istana Negara langsung mendapatkan respons dari kantor Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Pemerintah Seoul menyatakan menyambut baik setiap peran konstruktif dari negara-negara sahabat, tidak terbatas hanya Indonesia, dalam mendorong terciptanya perdamaian dan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.

Laporan kantor berita Reuters menyebutkan bahwa rekam jejak politik luar negeri bebas aktif Jakarta memang dinilai sebagai modal diplomasi yang berharga.

Kesiapan Prabowo menjadi mediator konflik internasional bukanlah hal baru; sebelumnya pada Maret 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono juga pernah mengungkapkan kesediaan Presiden Prabowo untuk menjadi mediator dalam meredakan ketegangan konflik di Iran.

Penolakan Resmi dari Korea Utara

Harapan untuk melihat terobosan diplomasi Indonesia di Semenanjung Korea menghadapi kenyataan pahit kurang dari sepekan setelah pengakuan Prabowo. Pada Rabu (5/8/2026), Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun menyampaikan pengumuman resmi bahwa upaya perundingan multilateral dengan Korea Utara sangat sulit direalisasikan dalam kondisi saat ini.

Cho Hyun mengungkapkan bahwa diplomasi Indonesia yang berupaya mengatur ruang dialog antara Seoul dan Pyongyang telah berbenturan dengan dinding penolakan dari pemerintah Korea Utara.

Kebuntuan hubungan yang telah berlangsung lama membuat Pyongyang enggan membuka komunikasi, terlebih setelah Korea Utara mendefinisikan Korea Selatan sebagai "negara bermusuhan" pada tahun 2024.

"Pyongyang menolak usulan Indonesia untuk mengadakan pembicaraan dengan Seoul," kata Cho seperti dikutip dari Reuters.

Cho menambahkan bahwa berbagai tantangan dan isu keamanan terkait Korea Utara tetap menjadi prioritas utama yang akan dibahas lebih lanjut dalam agenda perundingan mendatang bersama Menteri Luar Negeri China, Wang Yi.