Pembiayaan UMKM Tembus Rp1.500 Triliun, Tapi Ekonomi Daerah Tak Kunjung Terangkat

Suara.com - Besarnya pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ternyata belum menjadi jaminan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah mengakui, meski akses pembiayaan UMKM terus meningkat dan kini telah menembus lebih dari Rp1.500 triliun, dampaknya terhadap perekonomian masih belum terasa signifikan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman bahkan mempertanyakan efektivitas pembiayaan yang selama ini terus digelontorkan kepada pelaku usaha. Menurutnya, kenaikan nilai pembiayaan belum otomatis membuat UMKM berkembang atau mampu menggerakkan ekonomi daerah.

"Sampai hari ini, grafik pertumbuhan akses pembiayaan UMKM dari tahun ke tahun naik. Saya berani menyampaikan itu, itu naik. Artinya, kalau dilihat dari angka akses pembiayaan, kita berani katakan bahwa itu naik," kata Maman dalam acara UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Namun, kenaikan tersebut justru menyisakan persoalan besar. Maman mempertanyakan mengapa tambahan modal yang nilainya sudah sangat besar belum mampu memberikan dorongan berarti terhadap perekonomian di sejumlah daerah.

"Tapi ada pertanyaan sederhana, kenapa dengan naiknya nilai atau nominal akses pembiayaan yang sekarang kurang lebih di atas 1.500 triliun, tetapi kok rasa-rasanya dianggap oleh sebagian besar publik maupun kita sendiri belum mampu mendongkrak secara signifikan ekonomi di beberapa daerah?" ujarnya.

Menurut Maman, persoalan UMKM saat ini bukan lagi semata-mata kekurangan modal. Pemerintah bersama perbankan telah memberikan berbagai dukungan, mulai dari pembiayaan, pelatihan, hingga peningkatan kapasitas produksi.

"UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya, tetapi yang jadi masalah pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Barangnya nggak laku," kata Maman.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam ekosistem UMKM. Pelaku usaha bisa mendapatkan modal dan meningkatkan kapasitas produksi, tetapi tidak memiliki kepastian bahwa barang yang dihasilkan akan diserap konsumen.

Maman menyebut lemahnya pasar domestik menjadi salah satu penyebab utama. Menurut dia, pasar Indonesia saat ini terlalu banyak dibanjiri produk impor sehingga UMKM harus berhadapan langsung dengan barang dari luar negeri.

"Ya macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor. Yang mau nggak mau UMKM kita dihadapkan pada sebuah situasi dia harus head-to-head dengan produk-produk barang luar," ujarnya.

Persaingan tersebut membuat tambahan modal berisiko tidak menyelesaikan persoalan mendasar UMKM. Ketika produk tidak terserap pasar, pembiayaan yang seharusnya menjadi bahan bakar pertumbuhan justru berpotensi tidak menghasilkan peningkatan usaha yang berarti.

Maman menilai pemerintah tidak bisa hanya berfokus memperbesar akses pembiayaan. Perlindungan dan perluasan pasar bagi produk domestik juga harus menjadi perhatian.

"Oleh sebab itu, modal pembiayaan seperti apa pun didorong, akses pendidikan seperti apa pun, tapi pada saat pasarnya nggak bisa kita sterilisasi, mereka akan mati dengan sendirinya," ungkapnya.

Meski demikian, Maman menegaskan pemerintah tidak bermaksud menutup pasar Indonesia dari produk impor. Menurutnya, kebijakan impor tetap harus mempertimbangkan kemampuan industri dan UMKM dalam negeri agar tidak menciptakan persaingan yang timpang.

"Kita setuju, kita juga bukan berarti kami dari Kementerian UMKM anti terhadap produk-produk impor, tetapi pada saat kita mau dorong produk-produk impor masuk ke domestik, ke pasar domestik kita, itu harus dilihat juga dengan kekuatan produksi barang domestik kita," pungkasnya.