Subsidi LPG 3 Kg Makin Diperketat, Beli Gas Melon Bakal Pakai NIK

Suara.com - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mulai memperketat penyaluran energi bersubsidi. Perusahaan menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk memanfaatkan data kependudukan dalam proses verifikasi penerima subsidi.

Kerja sama ini menjadi sinyal bahwa persoalan subsidi LPG 3 kg masih membutuhkan pengawasan lebih ketat. Integrasi data kependudukan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diharapkan mampu menekan potensi penyalahgunaan serta memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Kesepakatan tersebut juga mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG. Salah satu fokusnya adalah integrasi sistem validasi NIK dalam penyaluran LPG 3 kg.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan pemanfaatan data kependudukan menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola penyaluran subsidi energi.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga tata kelola subsidi yang baik guna memastikan pelayanan dan pasokan energi dapat menjangkau seluruh masyarakat," ujar Mars Ega, dikutip Kamis (13/8/2026).

Di sisi lain, besarnya jumlah penduduk Indonesia membuat pengawasan penyaluran subsidi menjadi pekerjaan yang tidak sederhana. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menyebut hingga Semester I/2026 jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 290,1 juta jiwa.

Sementara itu, tingkat perekaman biometrik wajib KTP telah mendekati 99 persen. Data tersebut dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk mempersempit celah penyalahgunaan subsidi.

"Pemanfaatan data kependudukan ini diharapkan tidak hanya mendukung efektivitas penyaluran subsidi LPG 3 kg, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk kebutuhan operasional dan layanan publik Pertamina Patra Niaga lainnya," kata Teguh.