Kebut RUU Ketenagakerjaan Berkeadilan, DPR Undang Pemimpin Serikat-serikat Buruh

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara resmi menerima perwakilan dari berbagai konfederasi dan federasi serikat pekerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026), untuk menyerap aspirasi guna merampungkan RUU Ketenagakerjaan yang berkeadilan serta komprehensif.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan.

Kehadiran para petinggi legislatif ini menunjukkan keseriusan DPR dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut mengamanatkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja, dengan tenggat waktu hingga 31 Oktober 2026.

Draf Awal: 19 Bab dan 224 Pasal

Saat ini, proses penyusunan telah memasuki tahap awal yang dikerjakan melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI.

Berdasarkan draf yang disusun oleh Badan Keahlian DPR, regulasi baru ini direncanakan mencakup cakupan yang sangat luas untuk melindungi hak-hak pekerja di seluruh Indonesia.

“Draf yang ada terdiri atas 19 bab dan 224 pasal. Kalau nanti ada yang kurang, bisa ditambahkan saat pembahasan," kata Dasco di depan para pemimpin serikat buruh.

Dasco menegaskan, masukan dari 18 konfederasi serikat pekerja yang telah diterima sebelumnya akan menjadi bahan krusial dalam diskusi di Komisi IX.

Ia juga memastikan, DPR tidak bakal menutup 'pintu' bagi buruh yang ingin memberikan masukan. Dasco menginginkan produk hukum yang benar-benar menjadi solusi atas problematika ketenagakerjaan yang selama ini sering memicu gelombang protes di berbagai daerah.

“Taretnya adalah UU Ketenagakerjaan nanti semakin kaya dan lengkap. Ini supaya bisa menyentuh serta menyelesaikan berbagai persoalan buruh. Atas dasar itu juga saya hari ini mengundang kawan-kawan serikat buruh untuk menyampaikan masukan dan diskusi," kata Dasco.

Isu Krusial: Dari Upah Hingga Status Kontrak

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang hadir mewakili suara buruh, menekankan ada beberapa isu mendasar yang menjadi "harga mati" untuk dibahas secara mendalam.

Masalah-masalah ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan jangka panjang pekerja di sektor formal maupun informal.

Beberapa poin utama yang disorot oleh pihak buruh meliputi mekanisme penetapan upah minimum yang layak, kepastian pesangon saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengetatan regulasi tenaga kerja asing (TKA), pengaturan jam kerja yang manusiawi, hingga fenomena alih daya (outsourcing) dan status pekerja kontrak yang sering dianggap merugikan posisi tawar buruh.

“Tentu saja usulan kami masih jauh dari kata sempurna," kata Said.

Namun, ia menaruh harapan besar agar DPR tidak terburu-buru mengejar tenggat waktu MK jika hal itu harus mengorbankan kualitas partisipasi publik.

Baginya, keterlibatan buruh dalam setiap tahapan pembahasan adalah kunci agar undang-undang ini tidak kembali digugat di kemudian hari.

Menjembatani Kepentingan Buruh dan Pengusaha

Dasco mengatakan, DPR menyadari adanya potensi benturan kepentingan antara sisi pekerja dan pemberi kerja. Karenanya legislatif berkomitmen untuk mengambil peran sebagai fasilitator yang objektif.

"Tantangan terbesar dalam menyusun RUU Ketenagakerjaan adalah menyinkronkan keinginan buruh dengan keberlangsungan dunia usaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)," kata dia.

Dasco menjamin, parlemen akan menyediakan meja perundingan yang adil bagi semua pihak. Hal ini penting untuk memastikan iklim investasi tetap terjaga tanpa harus mengorbankan hak-hak dasar para pekerja.

“Bila ada perbedaan antara serikat, akan diselesaikan. Mana saja yang menjadi perbedaan antara serikat buruh dan Apindo, kita duduk bareng, tentu bersama pemerintah juga," kata Dasco.