REGIONAL:
- Aliansi mahasiswa UGM, UI, dan ITB menyampaikan ultimatum terbuka kepada pemerintah pada Senin, 28 September 2026.
- Para mahasiswa menyoroti kebijakan ekonomi yang membebani rakyat serta penggunaan anggaran negara yang tidak transparan.
- Aliansi mahasiswa menyerukan konsolidasi lintas sektor untuk melawan penyelewengan kekuasaan dan merawat kebebasan demokratis di Indonesia.
Suara.com - Aliansi mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menyampaikan ultimatum terbuka kepada penyelenggara negara atas kemunduran demokrasi dan pembungkaman kritik yang kian masif.
Konsolidasi tiga kampus besar ini menandai memuncaknya kemarahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kian menjauh dari kepentingan rakyat.
Ketua Umum Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, menegaskan bahwa sikap yang diambil para mahasiswa bukan sekadar mewakili almamater masing-masing. Lebih dari itu merupakan penegasan atas keterpurukan kondisi bangsa yang sengaja ditutupi narasi pencitraan penguasa.
"Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rakyat tengah dirundung pilu, dan negeri ini berada dalam kenestapaan," kata Mesa dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/9/2026).
Pemerintah disorot tajam lantaran terus membebani masyarakat dengan beban ekonomi yang mencekik, seperti pajak tinggi dan lonjakan biaya hidup dasar.
Pada saat bersamaan, penggunaan anggaran negara justru dinilai tidak transparan serta dialokasikan untuk program-program yang minim pertanggungjawaban publik.
"Kehidupan rakyat kian berat, dihantui oleh pajak dan biaya untuk bertahan hidup, ongkos transportasi, di sisi lainnya pemerintah justru menghamburkan uang negara untuk program yang minim transparansi dan lemah pertanggungjawaban," tandasnya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Yatalathof Ma'shum Imawan, mengingatkan penguasa bahwa batas kesabaran masyarakat memiliki limitasi.
Sekaligus dalam kesempatan ini menegaskan keterlibatan mahasiswa adalah bentuk perlawanan terhadap penyelewengan kekuasaan yang dikuasai kelompok oligarki.
"Kami tidak sedang memusuhi negara. Tetapi kami sedang menolak negara dirampas oleh kepentingan kekuasaan," ujar Athof.
Lebih lanjut, peringatan keras disuarakan agar pemerintah segera menghentikan praktik pengelolaan keuangan negara secara sewenang-wenang serta pemanfaatan hukum demi kepentingan elit tertentu. Kegagalan pemerintah dalam merespon aspirasi publik dipastikan akan memicu gelombang perlawanan yang lebih besar di jalanan.
"Jika pemerintah terus menutup telinga, rakyat akan memperkeras suara. Jika kekuasaan terus menutup ruang demokrasi, rakyat akan memenuhi ruang-ruang publik. Jika negara terus meninggalkan rakyat, mahasiswa harus berdiri bersama rakyat," tegasnya.
Ditambahkan, Ketua Kabinet KM ITB, Nahdah Nabillah HR, menyerukan penggalangan kekuatan secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Seruan ini ditujukan untuk membangun basis gerakan yang terorganisir guna menahan laju kebijakan kilat pemerintah yang merugikan masyarakat luas.
"Kita tidak boleh berdiam, apalagi menunduk. Kebijakan kilat yang membuat rakyat kian sekarat tidak bisa dibiarkan karena masa depan
adalah milik kita bersama," ucap Nahdah.
Guna merealisasikan hal tersebut, elemen mahasiswa menggalang konsolidasi lintas sektor yang melibatkan kelompok buruh, petani, nelayan, hingga akademisi dan masyarakat adat.
Gerakan sipil ini diarahkan untuk melawan segala bentuk kebohongan serta merawat kebebasan akademik melalui aksi yang damai, disiplin, dan terstruktur di seluruh kota.
"Mari kita bangun infrastruktur gerakan yang solid, untuk menyatukan kekuatan rakyat dan kembali bergerak bersama," tandasnya.
TERPOPULER